Pungutan Dipersoalkan, OJK Lempar "Bola Panas" ke DPR

Kompas.com - 13/03/2014, 19:18 WIB
Otoritas Jasa Keuangan KONTANOtoritas Jasa Keuangan
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mau disalahkan soal iuran yang dibebankan kepada kalangan perbankan sebesar 0,03 persen hingga 0,06 persen dari total aset.

"Kita ikuti saja yang di Undang-undang. Jangan OJKnya yang dipersoalkan. Yang membuat UU ditanya, kenapa begitu (ada iuran)," kata Deputi Komisioner OJK, Mulya Siregar, di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Sebagaimana diketahui, penetapan iuran perbankan ke OJK mendapat protes. Salah satunya datang dari Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Sejumlah pengamat pun angkat bicara.

Faisal Basri salah satunya yang menilai, tidak layak perbankan yang sudah membayar iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan dan membayar pajak, harus membayar jasa pengawasan pula ke OJK.

Menanggapi penolakan, Mulya enggan berkomentar banyak. "Saya enggak tahu. Itu kan inisiatif anggota DPR yang terhormat," kata Mulya.

Lebih lanjut dia menegaskan, besaran iuran tersebut hanyalah turunan dari Undang-undang tentan OJK. "Kami kan melaksanakan UU. Kalau enggak puas, tanyakan pembuat UU. Saya tidak tahu ada penyesuaian tidak. Saya hanya mengatakan ini amanah UU. OJK tinggal memmengikuti," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X