Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bankir Protes Iuran OJK Masuk Kas Negara

Kompas.com - 14/03/2014, 08:55 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungut iuran dari industri keuangan terus menuai protes. Kali ini, kalangan industri menolak ketentuan perihal kelebihan iuran yang masuk ke kas negara.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2014 tentang Pungutan Industri Keuangan oleh OJK, BAB III Pasal 3 ayat 3 berbunyi : Dalam hal pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Sebagai gambaran, pagu anggaran negara bagi OJK tahun 2014 adalah Rp 2,4 triliun. Sementara, potensi iuran yang bisa dikantongi OJK sepanjang tahun 2014 adalah 0,03 persen dari total aset industri keuangan mencapai Rp 9.744,83 triliun atau sebesar Rp 2,92 triliun.

Itu artinya, ada kelebihan dana Rp 500 miliar yang bakal masuk kas negara. Catatan saja, iuran digunakan untuk operasional OJK di berikutnya. Misal, pembayaran tahun 2014 untuk operasional OJK di tahun 2015 mendatang. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) menyarankan, kelebihan dana iuran OJK dipakai untuk anggaran tahun berikutnya.

"Sebaiknya untuk investasi infrastruktur industri keuangan," ujar Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP seperti dikutip KONTAN, Rabu (12/3/2014).

Satu suara

Bankir Tanah Air serius mencermati ketentuan kelebihan dana iuran OJK. Buktinya, para bankir satu suara lewat Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas). "Karena peraturan pemerintah, kami pelaku hanya mengikuti aturan. Tapi nanti secara industri ada satu pendapat, sedang dikumpulkan di Perbanas," ujar Herwidayatmo, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Permata.

Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, perlu ada perubahan Undang-Undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, revisi kebijakan pungutan OJK menjadi salah satu poin penting. Rekomendasi Perbanas : kelebihan dana iuran dipakai untuk anggaran tahun berikutnya atau rasio pungutan dikurangi. "Ini untuk efisiensi lembaga keuangan juga," kata Sigit, kepada KONTAN.

Alasan Perbanas, kelebihan dana iuran OJK dikhawatiran menimbulkan moral hazard, andai diparkir di kas negara. Kendati bankir satu suara memprotes ketentuan tersebut, pelaku industri bersikap pasrah. "Kami selaku industri akan menjalankan hal tersebut, meskipun memberatkan," tambah Sigit.

Namun, PP No. 11/2014 Bab Pasal 4 menyatakan, pungutan OJK dari industri bisa dihapuskan. Syaratnya, total iuran yang sudah terkumpul telah melebihi pagu anggaran yang diminta OJK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Karena OJK tidak bermaksud mengambil untung dari publik. Jadi secukupnya saja," ujar Retno Ici, Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK. Yang pasti, ketentuan PP No. 11/2014 membingungkan karena Peraturan OJK belum kunjung terbit.  (Dea Chadiza Syafina, Nina Dwiantika, Issa Almawadi, Dessy Rosalina)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Super Air Jet Buka Penerbangan dari Balikpapan ke Bandung, Batam, dan Manado

Super Air Jet Buka Penerbangan dari Balikpapan ke Bandung, Batam, dan Manado

Whats New
Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 500 Ton Minyakita Milik PT BKP

Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 500 Ton Minyakita Milik PT BKP

Whats New
Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008

Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008

Whats New
Ritel Modern Jual Beras Medium Bulog Rp 9.450 Per Kilogram, Bos Bulog: Mereka Enggak Ambil Margin

Ritel Modern Jual Beras Medium Bulog Rp 9.450 Per Kilogram, Bos Bulog: Mereka Enggak Ambil Margin

Whats New
Kementerian PUPR Akan Uji Coba Sistem MLFF di 6 Ruas Tol, Pertama di Bali-Mandara

Kementerian PUPR Akan Uji Coba Sistem MLFF di 6 Ruas Tol, Pertama di Bali-Mandara

Whats New
Siapa Gautam Adani? Orang Kaya Dunia yang Kehilangan Rp 1.600 Triliun dalam Sekejap

Siapa Gautam Adani? Orang Kaya Dunia yang Kehilangan Rp 1.600 Triliun dalam Sekejap

Whats New
Penyaluran Kredit BRI Rp 1.139 Triliun pada 2022, 84,74 Persen Kredit UMKM

Penyaluran Kredit BRI Rp 1.139 Triliun pada 2022, 84,74 Persen Kredit UMKM

Whats New
PUPR: 16 Ruas Jalan Tol Akan Beroperasi Fungsional pada Lebaran 2023

PUPR: 16 Ruas Jalan Tol Akan Beroperasi Fungsional pada Lebaran 2023

Whats New
Ingin Perbaiki Keuangan di 2023? Ini 4 Hal yang Perlu Dilakukan

Ingin Perbaiki Keuangan di 2023? Ini 4 Hal yang Perlu Dilakukan

BrandzView
Siap-siap, Beras Medium Bulog Bakal Dijual di Alfamart dan Indomaret Pekan Ini

Siap-siap, Beras Medium Bulog Bakal Dijual di Alfamart dan Indomaret Pekan Ini

Whats New
3 Tahapan Evaluasi Kinerja ASN Berdasarkan SE Terbaru Menpan-RB

3 Tahapan Evaluasi Kinerja ASN Berdasarkan SE Terbaru Menpan-RB

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah pada Sesi I Perdagangan

IHSG Parkir di Zona Merah pada Sesi I Perdagangan

Whats New
Beras Bulog Sudah Ada di Hypermart hingga Transmart, Harganya Rp 9.450 Per Kg

Beras Bulog Sudah Ada di Hypermart hingga Transmart, Harganya Rp 9.450 Per Kg

Whats New
UMK atau UMR Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan 2023

UMK atau UMR Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan 2023

Work Smart
Melonjak 67,15 Persen, Laba Bersih BRI 2022 Capai Rp 51,4 Triliun

Melonjak 67,15 Persen, Laba Bersih BRI 2022 Capai Rp 51,4 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+