"Bisa Kacau Jika MK Anulir UU Minerba"

Kompas.com - 14/03/2014, 15:48 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar menegaskan, pemerintah akan konsisten untuk membangun industri berbasis sumber daya mineral. Ia pun berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memahami semangat Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba).

Dia mengatakan, dua hari lalu dirinya bertandang ke MK untuk menjelaskan posisi pemerintah, menyusul gugatan judicial review atas pasal 102 dan 103 yang dilayangkan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). Menurutnya, apa yang menjadi keberatan Apemindo tidak berdasar.

"Apemindo ini menyampaikan pasal 103 UU No 4 dikatakan pemegang IUP wajib mengolah dan memurnikan. Bagi mereka, wajib mengolah bukan berarti tidak boleh ekspor. Padahal (berdasarkan UU) pada saat UU berlaku, tidak boleh lagi mengekspor ore," jelasnya, Jumat (14/3/2014).

Dalam diskusi bertajuk "Kepastian Hukum Pemanfaatan Batubara" itu, Sukhyar menjelaskan sejak 1938 Indonesia menekspor mineral mentah seperti bauksit dan nikel. Namun, baru akhir-akhir ini saja PT Antam dan PT Vale memiliki teknologi untuk memurnikan nikel. Di sisi lain, China yang baru mengenal nikel pada tahun 2000an, kini terkenal sebagai pemurni nikel andal di dunia.

Harga nikel dan bauksit saat ini pun sedang bagus-bagusnya. Stok nikel China yang didatangkan dari Indonesia sudah mulai mengering dan menipis. Sukhyar mengatakan, saatnya Indonesia mampu memberikan nilai tambah pada sumber daya alam Indonesia.

"Nah ini saya tidak bisa bayangkan manakala MK menganulir UU ini. Ini bisa terjadi chaotic, investasi smelter juga bisa berantakan," ujarnya.

Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengakui pasal 102 dan 103 dalam beleid minerba menjadi keresahan bagi para pengusaha tambang.

Kepada Kompas.com, Rabu (12/3/2014) dia menegaskan, kedua pasal tersebut hanya menyebut kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah, dan bukannya pelarangan ekspor. "Di situ berisi kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah minerba. Tidak terdapat larangan ekspor bijih seperti pasal 5 ayat 2. Hanya mengendalikan ekspor dan produksi. Bukan melarang!" tegas Ladjiman.

Pasal 5 ayat 2 UU No.4 tahun 2009 menyebutkan, "Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor".

Sebagai informasi, Januari lalu, Apemindo telah melakukan Permohonan Uji Materi Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Mineral dan Batubara, dengan perkara No.10/PUU-XII/2014.

Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batu bara, serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X