Bangun Smelter, Freeport Minta Patungan dengan Pemerintah

Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan dalam pembangunan smelter itu, Freeport menawarkan skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).

"Untuk smelter mereka tawarkan kebijakan yang saya minta (tim hilirisasi) pelajari, yaitu dengan skema public private partnership," kata Hatta, di kantor Kemenko, Rabu (19/3/2014). Kata Hatta,

Freeport akan meyuntikkan dana untuk membangun smelter. Sementara itu, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif pada perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia sejak 1967 itu.

"Dan mungkin bisa BUMN yang ikut ke (proyek smelter) situ. Memang ini memerlukan satu pembahasan," tuturnya.

Hatta menanggapi baik usulan skema PPP tersebut. Namun, dia tidak membeberkan dengan jelas insentif dari pemerintah seperti apa yang diinginkan Freeport. Hatta juga menyatakan akan mengkaji kemungkinan pembangunan smelter Freeport dengan skema PPP. Hal itu akan disampaikannya pada Kementerien ESDM, tim renegosiasi, serta Kementerian Keuangan.

"Karena smelter itu adalah kunci (hilirisasi). Jadi bisa (dibangun) PPP, bisa oleh Freeport sendiri, atau bisa juga oleh pihak ketiga," tukasnya.

Sebagai informasi, dua bulan paska diberlakukannya Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), belum ada satu pun perusahaan tambang yang menyetorkan uang jaminan keseriusan pembangunan smelter.

"Belum ada yang masuk. Itu kan kaitannya dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," kata Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Uang jaminan smelter tersebut merupakan bukti komitmen perusahaan untuk mempercepat hilirisasi sektor pertambangan. Namun, hingga saat ini nyatanya belum ada yang menyetor uang jaminan smelter, termasuk Freeport.