Kementerian Koperasi dan UKM jadi Pemegang Anggaran KUR

Kompas.com - 20/03/2014, 19:09 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah telah mengalihkan kuasa pemegang anggaran (KPA) kredit usaha rakyat (KUR) yang sebelumnya dipegang Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

"Selama ini KUR KPA-nya di Kemenkeu, sekarang kita putuskan di Kemenkop dan UKM. Ini akan dilakukan tahun ini, sehingga pelaksanaan diharapkan lebih baik, dan lebih bisa dimonitor," kata Hatta, usai rapat, Kamis (20/3/2014).

Sebagai informasi, sejak 2007 hingga Desember 2013, realisasi penyaluran KUR bank pelaksana penyalur KUR mencapai Rp 137,698 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 124,46 triliun disalurkan melalui bank nasional dan Rp 13,24 triliun melalui bank pembangunan daerah (BPD).

Untuk 2013, bank pelaksana telah menyalurkan KUR senilai Rp 40,047 triliun, melampaui target pemerintah. Hatta mengatakan, tahun lalu pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 36 triliun.

Dia menambahkan, tahun 2014 ini pemerintah mematok target penyaluran KUR sebesar Rp 37 triliun. Hatta juga berharap, ada peningkatan penerima KUR pada kluster I dan kluster II, begitu juga dengan kluster, yakni kredit untuk modal usaha.

"Pentingnya kita lebih mengedepankan peran kementerian teknis (Kemenkop dan UKM), sehingga nanti ada pembinaan. Dengan demikian pemberian KUR semakin baik, dan NPL bisa ditekan," papar Hatta.

Berdasarkan keterangan Komite KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai Desember 2013, rasio kredit bermasalah (NPL) dari tujuh bank nasional penyalur KUR sebesar 2,1 persen hingga 4 persen. NPL tertinggi ada di bank BNI sebesar 4 persen, dan terendah ada di BRI.

Rata-rata NPL pada bank penyalur KUR tahun lalu sebesar 2,6 persen. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai pengalihan KPA ini tak perlu masuk dalam rencana perubahan APBN. Pasalnya, anggaran KUR bersifat subsidi, dan bukan merupakan anggaran belanja kementerian.

"Ini kan pada dasarnya belanja subsidi. Jadi Kemenkeu cuma jadi pemegang anggarannya. Itu sudah berjalan, contohnya subsidi pupuk, KPA-nya Kementerian Pertanian," papar Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X