Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Tahun Politik, Isu Anggaran Sensitif

Kompas.com - 24/03/2014, 20:23 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengatakan tahun 2014 merupakan tahun politik yang terkadang membuat pemerintah serba salah dalam mengambil kebijakan.

Oleh karena itu, secara khusus ia meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu untuk secara cermat mengambil keputusan.

"Tahun 2014 adalah tahun politik. Ini membuat tugas kita menjadi lebih complicated dan kadang-kadang menjadi serba salah. Untuk hal-hal yang sebenarnya normal sering dianggap bermasalah di tahun politik. Minggu lalu saya lihat Ditjen Anggaran harus melakukan konferensi pers karena persoalan muncul peningkatan dana bansos (bantuan sosial)," kata Chatib di kantornya, Senin (24/3/2014).

Chatib mengatakan isu terkait anggaran di tahun politik menjadi sangat sensitif terkait dugaan aktivitas politik. Selain dana bansos, Chatib menyebut dana saksi pemilu sebagai salah satu contoh isu sensitif. Padahal pemerintah belum mencairkan dana itu.

Lebih lanjut, Chatib mengungkapkan dalam situasi tahun politik seperti ini segala kebijakan terkait anggaran harus dijelaskan dengan baik. Meskipun demikian, lanjutnya, bukan berarti anggaran ditahan demi keamanan keuangan negara.

"Upaya tidak melakukan pencairan tidak menyelesaikan masalah. Ini seperti menghapus hama binatang dengan membakar lumbung. Yang penting governance (tata kelola) dapat dijaga," ujar dia.

Selain itu, Chatib meminta kepada Ditjen Anggaran untuk mencairkan dana sesuai dengan prioritas. Masalah-masalah kemungkinan akan dihadapi Ditjen Anggaran pada masa-masa menjelang pemilu, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com