Ekonom: Kenaikan Harga BBM Idealnya Awal 2015

Kompas.com - 02/04/2014, 18:26 WIB
Bajaj mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. KOMPAS / PRIYOMBODOBajaj mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipandang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Untuk mengurangi beban tersebut, kenaikan harga BBM subsidi dipandang menjadi upaya tepat.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) A. Tony Prasetiantono memandang harga BBM sebaiknya memang dinaikkan. Namun demikian, ia berpendapat sebaiknya kebijakan itu tidak diberlakukan pada tahun 2014 ini.

"Menurut saya, tetap jangan sekarang (menaikkan harga BBM subsidi), karena sekarang kita dalam menuju pemulihan. Inflasi sudah landai, rupiah menguat, jangan sampai itu diusik itu. Sebaiknya cooling down dulu," kata Tony di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Tony mengungkapkan kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan pemerintah pada bulan Juni 2013 lalu memang memberi dampak cukup panjang. Ini disebabkan kenaikan dilakukan bersamaan dengan kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu.

Karena perekonomian Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan, maka Tony memandang kenaikkan harga BBM memang tetap harus dilakukan. Akan tetapi, waktu yang tepat menurutnya adalah pada awal tahun 2015 ketika pemerintahan baru sudah berjalan.

"Idelanya tahun 2015 kuartal pertama, karena kuartal pertama itu tekanan inflasi hanya di Januari, tapi di Februari dan Maret sudah slow down. Itu tepat," ujarnya.

Adapun faktor lain yang mendukung kenaikan harga BBM adalah kriteria pemimpin Indonesia selanjutnya yang diharapkan benar-benar merupakan pilihan masyarakat Indonesia.

"Kalau presidennya sangat populer, diharapkan masyarakat, kebijakan itu akan kurang dilawan masyarakat daripada presidennya yang tidak baik. Pasti ada perlawanan, tapi minimal kalau presiden disukai masyarakat," ungkapnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.