Industri Keuangan Didenda jika Tak Bayar Pungutan OJK

Kompas.com - 03/04/2014, 17:15 WIB
Ilustrasi Kristianto Purnomo (KP)Ilustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengatakan bila industri jasa keuangan tidak patuh membayar pungutan OJK maka perusahaan yang bersangkutan akan didenda berdasarkan lama tunggakan pungutan.

"Sanksi terhadap Wajib Bayar yang tidak patuh adalah sanksi administratif berupa denda. Denda itu diatur berdasarkan lamanya tunggakan pungutan. OJK juga dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud kepada masyarakat," kata Rahmat di Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Rahmat menyebut, bila perusahaan tak segera melunasi pungutan hingga tenggat terakhir, maka OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai piutang macet. Kemudian, OJK akan menyerahkan penagihan atas pungutan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran (SE) mengenai mekanisme pembayaran pungutan OJK, kata Rahmat, juga memuat semua hal teknis pembayaran pungutan melalui sistem informasi penerimaan OJK (SIPO).

"OJK juga terus melakukan monitoring proses pembayaran pungutan, dengan membentuk call center Pungutan OJK. Untuk meminta informasi tentang pungutan ini juga bisa melalui e-mail di pungutan@ojk.go.id," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X