ADB: UKM di Asia Butuh Akses Permodalan

"Kebanyakan unit kecil di Asia menghadapi permasalahan dalam hal pembiayaan," kata Kepala Deputi Kantor ADB Integrasi Ekonomi Regional, Noritaka Akamatsu dalam laporan perkembangan, Jumat (4/4/2014).

Noritaka menjelaskan, UKM perlu mengembangkan skema permodalan yang lebih luas yaitu dari lembaga keuangan non bank. Dengan demikian tidak bergantung hanya dari pembiayaan yang berasal dari sektor perbankan.

"UKM membutuhkan skema pembiayaan yang lebih luas melalui opsi lembaga keuangan non bank, untuk mendukung pembiayaan dari sektor perbankan, termasuk dukungan dari sektor pasar modal yang lebih potensial," katanya.

Dalam laporannya, ADB menjelaskan UKM dapat diartikan sebagai unit yang memiliki tenaga kerja kecil dengan aset yang terbatas, penyumbang sebanyak 98 persen kegiatan bisnis dan menyediakan 66 persen lapangan kerja di kawasan Asia.

Namun, UKM hanya menyumbang 38 persen Produk Domestik Bruto (PDB) di regional Asia, yang berarti ada potensi besar yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui sektor UKM.

Sejauh ini, UKM masih kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam mendapatkan permodalan dari perbankan, terutama setelah terjadi krisis finansial global pada 2008-2009. Hal ini terjadi karena kekhawatiran adanya risiko dan untuk menjaga stabilitas keuangan.

Laporan ADB mencontohkan UKM Tiongkok yang telah memberikan kontribusi 50 persen penerimaan pajak, 60 persen dari PDB dan 80 persen lapangan kerja bagi kaum urban. Alternatif pembiayaan lainnya tersedia melalui pasar ekuitas di bursa Shanghai, instrumen obligasi UKM dan firma mikrokredit.

Kondisi tersebut memperlihatkan situasi UKM di Tiongkok yang berbeda dengan negara Asia lainnya, namun studi lebih lanjut diperlukan untuk mencari keterkaitan antara skema pembiayaan yang lebih luas dengan pertumbuhan sektor UKM.