Kompas.com - 10/04/2014, 14:09 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi nilai tukar rupiah yang sangat fluktuatif dan mudah terkena gejolak menjadi alasan pemerintah dan Bank Indonesia menghentikan sementara penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi rupiah.

Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengatakan rencana redenominasi ini tak dapat terwujud pada tahun 2014 ini. Menurut Menkeu, rancangan undang-undang (RUU) redenominasi ini sebenarnya sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Panitia khusus (pansus) pun telah dibentuk DPR untuk mendiskusikan perihal redenominasi rupiah. "Sudah masuk ke DPR. Tapi, saya meilhat dalam situasi seperti saat ini nilai tukar rupiah yang masih volatile, sulit (untuk menjalankan redenominasi rupiah)," kata Chatib di Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Chatib memandang untuk melakukan redenominasi rupiah, saat ini banyak terdapat risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah inflasi. Bila redenominasi gagal maka akan berdampak kepada inflasi yang melambung tinggi.

"Ada risiko inflasi. Kalau situasinya sudah lebih baik mungkin (redenominasi rupiah) bisa dilakukan," ujar dia.

Kebijakan redenominasi rupiah yang masih mandek dinilai karena kondisi yang belum memungkinkan. Faktor politik dan ekonomi Indonesia menjadi pertimbangan dalam menerbitkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tersebut.

Dilihat dari sisi ekonomi, redenominasi mata uang berkaitan dengan stabilitas mata uang. Kebijakan redenominasi dapat dilakukan apabila rupiah berada dalam kondisi yang baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bisa Lebih dari Rp 54 Juta Setahun

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bisa Lebih dari Rp 54 Juta Setahun

Whats New
Hari Ini Tarif Ojol Naik, Simak Besarannya

Hari Ini Tarif Ojol Naik, Simak Besarannya

Whats New
Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta untuk Mengurangi Mahalnya Tiket Pesawat

Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta untuk Mengurangi Mahalnya Tiket Pesawat

Whats New
Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.