Logika Pemerintah Bangun "Local Industry" Ponsel Dinilai Terbalik

"Saya anehnya PPnBM untuk telepon seluler itu dua-duanya kena, impor dan lokal kena. Dengan kondisi seperti ini bagaimana bisa mendukung local industry," sesal Lee Kang Hyun, Wakil Ketua APSI, di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Ponsel adalah salah satu teknologi yang memiliki banyak komponen. Setidaknya ada 300 komponen yang harus dirakit untuk membuat sebuah ponsel. Sayangnya, industri komponen di Indonesia sendiri diakui Lee belum menggembirakan.

Impor bahan baku dan komponennya masih dikenai bea masuk antara 5-15 persen, dan seluruhnya impor. Menurut Lee, logika pemerintah justru terbalik jika ingin membangun local industry dengan menerapkan PPnBM.

Mungkin, kata Lee, pemerintah boleh jadi berpikir jika impor ditekan, maka local industry akan tumbuh. Padahal, untuk memproduksi ponsel di Indonesia, biayanya jauh lebih besar dibanding impor.

"Jangan bolak-balik. Ini kan tahapan pemerintah membangun local industry terbalik. Jika PPnBM diterapkan di semua tipe HP, maka investasi lokal akan terganggu. Yang bikin pabrik di sini akan terganggu," kata Lee.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu menuturkan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap wacana ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan M Lutfi mengatakan, PPnBM akan dikenakan pada ponsel seharga di atas Rp 5 juta ataupun yang mendekati harga itu.

Menurut dia, ponsel digolongkan sebagai barang mewah. Pemerintah saat ini masih membahas PPnBM ponsel tersebut. "Soal pengenaan PPnBM, tujuannya untuk menghidupkan industri dalam negeri," imbuh Menteri Perindustrian MS Hidayat.