Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLN Tunggu Proyek Pipa Gas Garapan Bakrie-PGN

Kompas.com - 11/04/2014, 11:52 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berharap pipanisasi Kepodang-Tambak Lorok segera rampung. Proyek ini diharapkan bisa memberikan pasokan gas untuk PLTGU Tambak Lorok Semarang.

"Kita sangat ingin pembangkit listrik dapat gas, karena pertumbuhan kebutuhan listrik Jawa-Bali 7,5 persen. Targetnya, tahun depan kira-kira Oktober. Pasokan saat ini cukup karena interkoneksi Jawa-Bali. Tapi ke depan harus ada gas untuk antisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik," kata Manager Humas PLN, Bambang Dwiyanto di Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Sementara itu,  Serikat Pekerja PLN menyesalkan komitmen pemerintah untuk menyediakan gas murah sebagai sumber energi pembangkit listrik di Tambak Lorok, Semarang.

Ketua Umum SP PLN Deden Adityadharma mengungkapkan, Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Grup Bakrie, dua perusahaan yang ditunjuk pemerintah, dalam 6 tahun terakhir ini tak kunjung merampungkan proyek pipa gas Kepodang-Tambak Lorok.

"Kami melihat seharusnya PLN tidak merugi Rp 3 triliun per tahun. Ini sudah 6 tahun tidak jelas. Seandainya masuk gas dari Kepodang ke Tambak Lorok, PLN tidak merugi Rp 3 triliun per tahun," ungkap Deden, di Kantor Pusat PLN,  Jakarta, hari ini.

Akibat sulit mendapatkan sumber energi primer tersebut, Deden menuturkan PLN membakar triliunan rupiah solar bersubsidi. Pada 2011, PLN membakar solar subsidi sebanyak Rp 93 triliun. Angka ini naik pada 2012, menjadi sebanyak Rp 103 triliun, dan pada 2013 sedikit turun menjadi Rp 101 triliun. "Belum lagi ditambah rugi netto sebesar Rp 29,5 triliun," kata dia.

Oleh karenanya, SP PLN menilai pipa gas Kepodang-Tambak Lorok harus segera dirampungkan, agar menekan subsidi solar dan kerugian PLN.

Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun lalu dividen yang diterima Kementerian BUMN pun tak mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah PLN yang terus-menerus merugi. Atas dasar itu, SP PLN menuntut pemerintah utamanya BPH Migas, segera memperjelas pembangunan pipa gas tersebut.

Deden menambahkan, jika Bakrie dan PGN tidak sanggup merampungkan, pemerintah diharapkan mencabut hak khusus. SP PLN juga mengatakan, jika setelah dicabut tidak ada juga yang meneruskan proyek tersebut, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan kepada PLN untuk membangun sendiri pipa gas.

"Jika dalam 7 x 24 jam sejak tuntutan dirilis tidak didengar pemerintah, SP akan menyampaikan pendapat di muka umum dan akan mogok kerja," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+