Bea Masuk Dihapus, Kakao Impor Akan Lebih Diminati?

Kompas.com - 15/04/2014, 16:49 WIB
Pekerja mengemas biji kakao di Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/6/2012). KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAPPekerja mengemas biji kakao di Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/6/2012).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melonggarkan importasi kakao dinilai janggal. Ketua Umum DPP Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang menjelaskan, sejak industri hilir kakao tumbuh 2010, pengusaha sudah tahu bahwa produksi dalam negeri hanya sekitar 500.000 ton.

“Dan mereka juga tahu bea masuk impor dari dulu 5 persen. Sekarang siapa yang teriak untuk dijadikan nol? Saya pikir tidak semuanya teriak, hanya 1-2 saja mungkin, mereka susah dapat bahan baku,” ungkapnya dalam diskusi di AITIS 2014, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Lebih lanjut dia menyatakan, kekhawatiran seandainya bea masuk kakao dinolkan, maka pengusaha pengolahan coklat lebih memilih kakao impor. “Mendapatkannya gampang, kualitasnya bagus lagi,” aku Zulhefi.

“Yang saya khawatir, begitu keran impor dibuka, akan ada importir-importir buka gudang di Indonesia, mereka yang menyetok barang,” jelasnya lagi.

Zulhefi menyebutkan, sepanjang Januari-Desember 2013, Indonesia masih mengekspor 188.000 ton bijih kakao. Dengan produksi 500.000 ton saja, Indonesia masih bisa ekspor bijih kakao non fermentasi sebesar itu.

Dia khawatir nantinya semakin banyak yang diekspor untuk diolah di luar negeri. Menurutnya, sebelum pemerintah menggunakan instrumen bea masuk untuk mencukupi kebutuhan industri dalam negeri, seharusnya ekspor biji kakao bisa ditekan. Untuk ini pengenaan bea keluar sudah tepat, karena buktinya industri sudah tertarik untuk datang.

“(Tapi) Kenapa masih ada ekspor (biji kakao)? Berarti harga di luar masih lebih bagus daripada harga disini. Artinya, kenapa pabrik-pabrik masih membeli kakao dari petani dengan harga masih rendah? Ini kesalahan pabrik juga,” tutur Zulhefi.

Dia menilai, pemerintah tidak perlu menerapkan HPP kakao untuk melindungi harga di tingkat petani. Pengusaha pengolahan kakao harus mau membeli dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. “Kalau bisnis diaturkan negara, pengusaha jadi manja,” pungkasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.