Dahlan: Saham Pemerintah di Freeport Tak Ada Artinya

Kompas.com - 17/04/2014, 14:03 WIB
Pemandangan di pertambangan emas-tembaga PT Freeport Indonesia yang merupakan investasi Amerika Serikat. Indonesia hanya menerima satu persen dari bagi hasil pertambangan di lokasi yang menghasilkan sekurangnya 300 kilogram emas setiap hari. Pada 25 tahun pertama beroperasi, Republik Indonesia tidak menerima bagi hasil dari penambangan emas. KOMPAS/IWAN SANTOSAPemandangan di pertambangan emas-tembaga PT Freeport Indonesia yang merupakan investasi Amerika Serikat. Indonesia hanya menerima satu persen dari bagi hasil pertambangan di lokasi yang menghasilkan sekurangnya 300 kilogram emas setiap hari. Pada 25 tahun pertama beroperasi, Republik Indonesia tidak menerima bagi hasil dari penambangan emas.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,3 persen saham di PT Freeport Indonesia. Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyatakan kepemilikan saham sebesar itu hampir tidak ada artinya.

"Mereka bisa ambil keputusan tanpa kita. Karena 9 persen itu hampir tidak ada artinya," ujar Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Dahlan mengatakan bahwa Pemerintah tidak setuju dengan kebijakan Freeport yang tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal menurutnya, Freeport meraup keuntungan sebesar Rp 6 triliun tahun lalu.

"Freeport untung Rp6 triliun, BUMN minta terus (dividen). Sebuah perusahaan membagi dividen dari RUPS, ketika RUPS memutuskan tidak membagi dividen, BUMN tidak setuju," katanya.

Sebelumnya, setoran dividen dari BUMN dan perusahaan lain yang sahamnya dipegang pemerintah dipastikan tidak bisa mencapai target tahun ini. Sebab, salah satu perusahan tersebut yaitu PT Freeport Indonesia tidak menyetorkan dividennya.

Setiap tahunnya, Freeport Indonesia bisa memberikan setoran dalam bentuk dividen ke dalam kas negara sebesar Rp1,5 triliun. Karena tidak adanya setoran dari perusahaan tambang di Papua itu, target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp40 triliun tidak tercapai.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X