Kadin Minta Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri Ditangguhkan

Kompas.com - 21/04/2014, 13:55 WIB
Aksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut Alsadad RudiAksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada pemerintah agar menangguhkan akusisi Bank Mandiri atas Bank BTN. Pemerintah diminta tak hanya mempertimbangkan soal pembiayaan perumahan, namun juga pengaruhnya terhadap masyarakat daerah.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur mengatakan, BTN memiliki core business yang jelas sebagai mortgage bank (pembiayaan perumahan). Peranan ini menurutnya, berdampak luas kepada perekonomian nasional serta pergerakan ekonomi di daerah.

Utamanya, lanjut Natsir, pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diperkirakan berjumlah hingga 15 juta unit. “BTN paling siap dan faham, apa Mandiri siap? program ini dibangun oleh pengusaha daerah yang banyak tersebar di luar Jakarta. Sehingga berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, diterima Kompas.com, Senin (21/4/2014).

Atas dasar itu, Natsir pun mendesak Menteri BUMN, Dahlan Iskan, agar mengembangkan bank yang memiliki fokus tertentu, misalnya bank yang khusus mengurusi perumahan, bank industri, bank infrastruktur, industri maritim, bank agribisnis, dan sebagainya.

"Selama ini perbankan kita seperti super market, banyak produk tidak fokus, akhirnya bersaing tidak sehat, sementara di Tiongkok saja, ada beberapa bank yang fokus pada sektor tertentu,” kata dia.

Kebutuhan perumahan sedianya dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945. Harusnya, imbuh Natsir, pemerintah menyiapkan minimal satu bank pemerintah yang siap menampung kebutuhan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) masyarakat MBR. “Malah harusnya buatkan juga skema khusus buat segmen non bankable, jangan pikirkan kebutuhan secara general saja,” kata dia.

Natsir menambahkan, pihaknya merasa Indonesia tetap butuh morgage bank. Pasalnya, pembangunan perumahan skala menengah ke bawah yang banyak berada di luar Jakarta dibangun oleh para pengusaha daerah.

“BTN sudah 15 tahun membantu pergerakkan ekonomi daerah melalui pembiayaan pembangunan perumahan. Jika pengembangannya bagus, perbankan khusus perumahan itu juga bisa menjadi bank yang semakin besar seperti yang diharapkan,” pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Gilimanuk, Menhub Pantau Kesiapan Antisipasi Arus Balik

Ke Gilimanuk, Menhub Pantau Kesiapan Antisipasi Arus Balik

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X