Kadin Minta Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri Ditangguhkan

Kompas.com - 21/04/2014, 13:55 WIB
Aksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut Alsadad RudiAksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada pemerintah agar menangguhkan akusisi Bank Mandiri atas Bank BTN. Pemerintah diminta tak hanya mempertimbangkan soal pembiayaan perumahan, namun juga pengaruhnya terhadap masyarakat daerah.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur mengatakan, BTN memiliki core business yang jelas sebagai mortgage bank (pembiayaan perumahan). Peranan ini menurutnya, berdampak luas kepada perekonomian nasional serta pergerakan ekonomi di daerah.

Utamanya, lanjut Natsir, pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diperkirakan berjumlah hingga 15 juta unit. “BTN paling siap dan faham, apa Mandiri siap? program ini dibangun oleh pengusaha daerah yang banyak tersebar di luar Jakarta. Sehingga berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, diterima Kompas.com, Senin (21/4/2014).

Atas dasar itu, Natsir pun mendesak Menteri BUMN, Dahlan Iskan, agar mengembangkan bank yang memiliki fokus tertentu, misalnya bank yang khusus mengurusi perumahan, bank industri, bank infrastruktur, industri maritim, bank agribisnis, dan sebagainya.

"Selama ini perbankan kita seperti super market, banyak produk tidak fokus, akhirnya bersaing tidak sehat, sementara di Tiongkok saja, ada beberapa bank yang fokus pada sektor tertentu,” kata dia.

Kebutuhan perumahan sedianya dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945. Harusnya, imbuh Natsir, pemerintah menyiapkan minimal satu bank pemerintah yang siap menampung kebutuhan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) masyarakat MBR. “Malah harusnya buatkan juga skema khusus buat segmen non bankable, jangan pikirkan kebutuhan secara general saja,” kata dia.

Natsir menambahkan, pihaknya merasa Indonesia tetap butuh morgage bank. Pasalnya, pembangunan perumahan skala menengah ke bawah yang banyak berada di luar Jakarta dibangun oleh para pengusaha daerah.

“BTN sudah 15 tahun membantu pergerakkan ekonomi daerah melalui pembiayaan pembangunan perumahan. Jika pengembangannya bagus, perbankan khusus perumahan itu juga bisa menjadi bank yang semakin besar seperti yang diharapkan,” pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X