BTN Diakuisisi Bank Mandiri, Prosedur Dipertanyakan

Kompas.com - 21/04/2014, 14:26 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditolak karyawan. Kemarin, Serikat Pekerja BTN berunjuk rasa di depan Kantor Pusat BTN, Jakarta. Bahkan, menurut rencana, unjuk rasa akan berlanjut pada 27 April mendatang.

Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara menyebutkan, BTN seolah-olah dipaksa agar bersedia diakuisisi oleh Bank Mandiri. ”Ada prosedur yang dilanggar dalam rencana akuisisi,” kata Satya di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Prosedur itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Konsolidasi, Merger, dan Akuisisi Bank.

Menurut Satya, ada tahapan yang harus dilewati dalam rencana akuisisi ini. Mestinya, Menteri BUMN menyampaikan hal ini lebih dulu kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, juga harus disetujui DPR.

Menteri BUMN tidak bisa menetapkan penjualan saham BTN kepada Bank Mandiri secara sepihak. Namun, Serikat Pekerja BTN menilai, Kementerian BUMN telah menetapkan akuisisi tersebut harus dilakukan.

Selain itu, dalam proses akuisisi, ada semacam proposal dari perusahaan yang akan membeli saham kepada perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Dari proposal itu, bisa diketahui rencana terhadap perusahaan yang akan diakuisisi.

Satya menambahkan, prosedur itu melibatkan board of director atau dewan direksi, baik perusahaan yang akan mengakuisisi maupun yang akan diakuisisi. Karyawan juga bisa terlibat dalam proses tersebut, dengan mempelajari proposal yang diajukan.

”Melalui proposal tersebut, karyawan bisa tahu apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan. Jangan sampai, di kemudian hari ada wanprestasi,” kata Satya.

Saat ini, pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas di BTN, dengan kepemilikan 60,14 persen saham. Per 31 Desember 2013, Bank BTN memiliki aset Rp 131,17 triliun.

Saat ini, sekitar 85 persen portofolio kredit Bank BTN untuk sektor perumahan. Adapun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau kredit untuk rumah murah pemerintah, sekitar 99 persen ditangani BTN.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Work Smart
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

Whats New
Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Work Smart
Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Whats New
Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Rilis
Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Whats New
Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Whats New
Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Whats New
Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Whats New
Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Work Smart
Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Whats New
Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Whats New
Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Whats New
Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.