BTN Diakuisisi Bank Mandiri, Prosedur Dipertanyakan

Kompas.com - 21/04/2014, 14:26 WIB
Ribuan karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) saat berunjuk rasa di kantor pusat BTN di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Para karyawan berunjuk rasa untuk menentang rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut Alsadad RudiRibuan karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) saat berunjuk rasa di kantor pusat BTN di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Para karyawan berunjuk rasa untuk menentang rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditolak karyawan. Kemarin, Serikat Pekerja BTN berunjuk rasa di depan Kantor Pusat BTN, Jakarta. Bahkan, menurut rencana, unjuk rasa akan berlanjut pada 27 April mendatang.

Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara menyebutkan, BTN seolah-olah dipaksa agar bersedia diakuisisi oleh Bank Mandiri. ”Ada prosedur yang dilanggar dalam rencana akuisisi,” kata Satya di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Prosedur itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Konsolidasi, Merger, dan Akuisisi Bank.

Menurut Satya, ada tahapan yang harus dilewati dalam rencana akuisisi ini. Mestinya, Menteri BUMN menyampaikan hal ini lebih dulu kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, juga harus disetujui DPR.

Menteri BUMN tidak bisa menetapkan penjualan saham BTN kepada Bank Mandiri secara sepihak. Namun, Serikat Pekerja BTN menilai, Kementerian BUMN telah menetapkan akuisisi tersebut harus dilakukan.

Selain itu, dalam proses akuisisi, ada semacam proposal dari perusahaan yang akan membeli saham kepada perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Dari proposal itu, bisa diketahui rencana terhadap perusahaan yang akan diakuisisi.

Satya menambahkan, prosedur itu melibatkan board of director atau dewan direksi, baik perusahaan yang akan mengakuisisi maupun yang akan diakuisisi. Karyawan juga bisa terlibat dalam proses tersebut, dengan mempelajari proposal yang diajukan.

”Melalui proposal tersebut, karyawan bisa tahu apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan. Jangan sampai, di kemudian hari ada wanprestasi,” kata Satya.

Saat ini, pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas di BTN, dengan kepemilikan 60,14 persen saham. Per 31 Desember 2013, Bank BTN memiliki aset Rp 131,17 triliun.

Saat ini, sekitar 85 persen portofolio kredit Bank BTN untuk sektor perumahan. Adapun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau kredit untuk rumah murah pemerintah, sekitar 99 persen ditangani BTN.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X