Pemerintah Tak Kompak Sikapi Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri?

Kompas.com - 21/04/2014, 17:08 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Kementerian BUMN melepas PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) kepada PT Bank Mandiri Tbk direspons berbeda oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

Hal ini terlihat dari pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang menganggap rencana akuisisi Bank Mandiri atas Bank BTN tidak dipersiapkan secara matang. Akibatnya, kata dia, muncul protes dari sejumlah kalangan.

"Untuk privatisasi saja dibahas dalam tim privatisasi, dibahas dalam komite, apalagi ini sesuatu yang besar, merger akuisisi, tentu menurut saya dibahas dengan baik," kata Hatta ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Hatta pun mengingatkan, isu akuisisi PT Pertamina (Persero) atas PT PGN beberapa waktu lalu sempat menyeruak, tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik. Hasilnya merugikan lantaran saham PGN tercatat sempat lesu.

"Kalau enggak dibahas dengan baik, seperti sekarang ini, BTN-nya protes, serikat pekerja protes, akibatnya sahamnya jatuh, seperti PGN dulu itu. Jadi, jangan grusah-grusuh. Semua itu dibahas dengan baik," tuturnya.

Hatta mengatakan, baru siang ini dia menerima surat perihal akuisisi. Isinya, kata dia, meminta tanggapan soal rencana ini. Dia menambakan, surat tersebut telah didisposisikan ke pihak terkait.

"Melibatkan kementerian teknis BUMN, keuangan, dan Menko Perekonomian. Jadi, saya hanya baru sampai pada meminta (tanggapan) apakah ini masuk dalam kategori harus dibahas dalam komite. Saya berpandangan sementara ini, untuk IPO atau right issue saja yang sahamnya kecil harus dibahas di komite, apalagi untuk urusan yang besar seperti ini. Setidaknya harus dilibatkan Menkeu, semua," papar Hatta.

Sebagai informasi, rencana akuisisi BTN ini mendapat tanggapan sinis dari sejumlah pihak, bahkan pertentangan. Kemarin, karyawan BTN berunjuk rasa menolak akuisisi BTN di kantor pusat BTN, Jakarta.

Mantan Direktur Utama Bank BTN periode 1988-1994 Asmuadji menyayangkan sikap pemerintah. Menurutnya, tidak seharusnya BTN dikorbankan hanya demi ambisi Bank Mandiri. Ia menilai, kalau Bank Mandiri ingin menjadi lebih besar, lakukanlah dengan cara yang wajar.

"Pemerintah berniat membesarkan satu bank dengan cara 'mencaplok' bank yang lain. Kalau mereka (Bank Mandiri) ingin menjadi lebih besar, jangan mengutak-atik BTN," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Whats New
Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Whats New
[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

Whats New
Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Whats New
Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.