CT: Infrastruktur yang Bisa Dibiayai Swasta "Haram" Gunakan APBN

Kompas.com - 22/04/2014, 13:09 WIB
Chairul Tanjung KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Chairul Tanjung
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung mengatakan,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dikerjakan pihak swasta.

"Pemerintah jangan lagi menggunakan APBN untuk infrastruktur yang bisa dibangun oleh swasta. APBN diharamkan untuk itu," ujar Chairul Tanjung dalam pemaparan materi yang berjudul "Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Dalam Sektor Perhubungan Indonesia" dalam acara Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 di Jakarta, Selasa (22/4/2014).

CT mengatakan, penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dibiayai swasta akan menguras dana APBN. Padahal, lanjutnya, masih banyak sektor lain yang harus dibiayai untuk pengembangannya.

Pembangunan infrastruktur, sebut pemilik CT Corp ini, harus melibatkan pihak swasta.  Sehingga pemerintah bisa fokus untuk membiayai sektor lain yang tidak bisa dikomersialisasikan.

"APBN untuk membangun yang tidak bisa dikomersialisasikan seperti pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah. Fokus saja sama pendidikan dan infrastruktur dasar," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.