Ini Kronologi Proses Pajak Versi BCA

BCA langsung bereaksi dengan mengadakan konferensi pers terkait dugaan kasus permohonan keberatan pajak. Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Grup Djarum ini pun menegaskan telah mengikuti prosedur pajak sebagaimana mestinya. Berikut kronologi perpajakan BCA tahun fiskal 1999 yang dipaparkan perseroan.

Pada tahun 1998, BCA mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 29,2 triliun yang merupakan akibat dari krisis ekonomi yang melanda Tanah Air. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan alias tax loss carry forward mulai tahun pajak berikutnya hingga 5 tahun.

"Selanjutnya, sejak tahun 1999, BCA sudah mulai membukukan laba, di mana laba fiskal tahun 1999 tercatat sebagai Rp 174 miliar," kata Sekretaris Perusahaan BCA Inge Setiawati di Menara BCA, Selasa (22/4/2014).

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2002, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan koreksi laba fiskal periode 1999 tersebut menjadi sebesar Rp 6,78 triliun. Di dalam nilai itu, ada koreksi terkait transaksi pengalihan aset, termasuk jaminan Rp 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan BPPN sesuai Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No SP-165/BPPN/0600.

"Hal ini dilakukan sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan No 117/KMK.017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia No 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1998," ujar Inge.

Transaksi pengalihan aset itu merupakan jual beli piutang, tetapi Ditjen Pajak menilai transaksi itu sebagai penghapusan piutang macet. Sehubungan dengan hal itu, tanggal 17 Juni 2003, BCA mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan.

Keberatan itu dinyatakan dalam SK No KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2004.

"Pada saat berakhirnya masa kompensasi kerugian pajak tahun 1998, masih terdapat sisa kompensasi yang belum digunakan sebesar Rp 7,81 triliun. Dengan demikian, seandainya keberatan BCA atas koreksi pajak senilai Rp 5,77 triliun tidak diterima Ditjen Pajak, masih terdapat sisa tax loss carry forward yang dapat dikompensasikan sebesar Rp 2,04 triliun. Sisa tax loss carry forward tersebut tidak bisa dipakai lagi atau hangus setelah tahun 2003," papar Inge.

Dengan demikian, Inge menegaskan, perseroan tidak melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku.