Soal PPnBM Ponsel, Pemerintah Masih Bingung

Kompas.com - 23/04/2014, 08:05 WIB
Ilustrasi pengguna ponsel ShutterstockIlustrasi pengguna ponsel
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah masih menimbang beberapa wacana kebijakan untuk mengembangkan industri ponsel dalam negeri. Beberapa kebijakan yang mungkin diterapkan adalah pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan Bea Masuk (BM).

Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia merupakan pasar ponsel yang besar di dunia. Impor ponsel juga tercatat sangat besar. "Kita lihat, kita hitung, kita pertimbangkan. Belum kita putuskan," kata Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan, Selasa (22/4/2014).

Sebelumnya, Hasan Aula, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengatakan, jika pemerintah memaksakan aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ponsel, maka negara bakal kehilangan potensi pendapatan senilai Rp 5 triliun.

Berdasarkan hasil surat Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) yang dilayangkan ke Kementerian Keuangan pada September 2013, pemerintah akan kehilangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari yang selama ini sudah dibayar oleh importir resmi. (Handoyo)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X