Kompas.com - 23/04/2014, 17:36 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) bersiap mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk membahas koordinasi antara BI dan OJK, terkait penyerahan wewenang pengawasan lembaga keuangan oleh OJK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) bersiap mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk membahas koordinasi antara BI dan OJK, terkait penyerahan wewenang pengawasan lembaga keuangan oleh OJK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang penundaan akuisisi PT Bank Mandiri atas PT Bank Tabungan Negara (BTN) sudah tepat.

"Itu sudah tepat dan begitulah memang apabila akan memutuskan sesuatu yang strategis, harus dikaji, dan dikoordinasikan dengan baik," kata Hatta dalam pesan pendeknya kepada wartawan, Rabu (23/4/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, perlunya kajian dan koordinasi yang baik dimaksudnya agar akuisisi tidak menimbulkan distorsi dan kegaduhan. "Semoga dengan keputusan Presiden tersebut, tidak perlu lagi ada polemik dan keresahan karyawan," ujarnya.

Dia berharap rencana akuisisi Mandiri atas BTN ini sekaligus pembelajaran untuk selalu hati-hati dan prudent dalam mengambil kebijakan strategis.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri juga memandang perlunya kajian komprehensif sebelum akuisisi. "Ya memang harus dikaji dulu. Saya baru terima surat dari Meneg BUMN hari Sabtu. Jadi perlu dikaji," kata dia dalam pesan singkatnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Sekretariat Kabinet RI menyatakan rencana aksi korporasi akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk ditunda hingga masa bakti kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. Hal ini untuk menghindari keresahan di masyarakat.

Sekretaris Kabinet RI Dipo Alam mengaku telah mengirimkan surat edaran yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan M Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, surat edaran juga ditujukan bagi Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BTN Maryono. "Dalam surat edaran (SE) Nomor 5 tahun 2014 telah dikemukakan. Masalah rencana BTN dan Bank Mandiri saya sudah tulis surat untuk tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan," kata Dipo.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.