Kompas.com - 25/04/2014, 10:15 WIB
Aksi penolakan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN)  terhadap rencana akusisi oleh Bank Mandiri di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014). Alsadad RudiAksi penolakan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) terhadap rencana akusisi oleh Bank Mandiri di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014).
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Rencana konsolidasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang bukan batal, tapi ditunda. Maka, kemarin akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri menjadi hidangan utama pertemuan tertutup di Wisma Negara.

Sumber KONTAN yang mengetahui rencana itu berbisik, pertemuan dihadiri seluruh pemangku kepentingan dari lingkungan pemerintahan. "Kita lihat skemanya seperti apa dan diputusakan di sidang kabinet. Kalau privatisasi, ya, lewat komite privatisasi," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, kemarin.

Menurut dokumen Kementerian BUMN bertajuk "Kajian Internal Restrukturisasi BUMN Perbankan", skema transaksi melalui mekanisme Inbreng. Dengan mekanisme ini, Mandiri akan menerbitkan saham baru yang seluruhnya akan di-subscribe menggunakan saham BTN.

Transaksi ini melalui mekanisme penerbitan saham baru tanpa HMETD lantaran nilai transaksi tidak melebihi dari 10 persen modal disetor Bank Mandiri ((Peraturan Bapepam No. IX.D.4). Akuisisi BTN oleh Mandiri merupakan bagian pertama roadmap konsolidasi bank BUMN.

Salah satu penentu tahap I adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN dan Mandiri yang diadakan secara serempak pada 21 Mei mendatang. Mandiri akan mengumuman RUPSLB di media massa pada 5 Mei mendatang. Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan, agenda akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tetap terbuka dengan peluang 50:50.

Ia mengaku belum menerima laporan resmi dari Sekretaris Kabinet (Setkab) tentang penundaan atas rencana akuisisi BTN. "Kami diminta melakukan RUPSLB tanggal 21 Mei. Sampai sekarang belum ada perintah pembatalan," kata Budi, kepada KONTAN, kemarin.

Setali tiga uang, Maryono, Direktur Utama BTN mengatakan, nasib RUPSLB belum menemukan kepastian. "Pembatalan RUPSLB adalah domain BUMN," kata Maryono melalui pesan singkat, kemarin.

Satrio Utomo, Analis Universal Broker Securities menilai, pemegang saham mayoritas yakni pemerintah, memiliki kendali penuh atas keputusan RUPSLB.

Menurut aturan pasar modal, keputusan RUPSLB bisa diketok palu asalkan jumlah pemegang saham yang hadir memenuhi batas minimum (kuorum), yakni 75 persen. Saat ini, pemerintah memiliki 60 persen saham BTN. (Nina Dwiantika, Adhitya Himawan, Titis Nurdiana, Oginawa R Prayogo)

Baca tentang


Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X