Kompas.com - 25/04/2014, 10:15 WIB
Aksi penolakan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN)  terhadap rencana akusisi oleh Bank Mandiri di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014). Alsadad RudiAksi penolakan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) terhadap rencana akusisi oleh Bank Mandiri di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014).
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Rencana konsolidasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang bukan batal, tapi ditunda. Maka, kemarin akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri menjadi hidangan utama pertemuan tertutup di Wisma Negara.

Sumber KONTAN yang mengetahui rencana itu berbisik, pertemuan dihadiri seluruh pemangku kepentingan dari lingkungan pemerintahan. "Kita lihat skemanya seperti apa dan diputusakan di sidang kabinet. Kalau privatisasi, ya, lewat komite privatisasi," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, kemarin.

Menurut dokumen Kementerian BUMN bertajuk "Kajian Internal Restrukturisasi BUMN Perbankan", skema transaksi melalui mekanisme Inbreng. Dengan mekanisme ini, Mandiri akan menerbitkan saham baru yang seluruhnya akan di-subscribe menggunakan saham BTN.

Transaksi ini melalui mekanisme penerbitan saham baru tanpa HMETD lantaran nilai transaksi tidak melebihi dari 10 persen modal disetor Bank Mandiri ((Peraturan Bapepam No. IX.D.4). Akuisisi BTN oleh Mandiri merupakan bagian pertama roadmap konsolidasi bank BUMN.

Salah satu penentu tahap I adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN dan Mandiri yang diadakan secara serempak pada 21 Mei mendatang. Mandiri akan mengumuman RUPSLB di media massa pada 5 Mei mendatang. Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan, agenda akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tetap terbuka dengan peluang 50:50.

Ia mengaku belum menerima laporan resmi dari Sekretaris Kabinet (Setkab) tentang penundaan atas rencana akuisisi BTN. "Kami diminta melakukan RUPSLB tanggal 21 Mei. Sampai sekarang belum ada perintah pembatalan," kata Budi, kepada KONTAN, kemarin.

Setali tiga uang, Maryono, Direktur Utama BTN mengatakan, nasib RUPSLB belum menemukan kepastian. "Pembatalan RUPSLB adalah domain BUMN," kata Maryono melalui pesan singkat, kemarin.

Satrio Utomo, Analis Universal Broker Securities menilai, pemegang saham mayoritas yakni pemerintah, memiliki kendali penuh atas keputusan RUPSLB.

Menurut aturan pasar modal, keputusan RUPSLB bisa diketok palu asalkan jumlah pemegang saham yang hadir memenuhi batas minimum (kuorum), yakni 75 persen. Saat ini, pemerintah memiliki 60 persen saham BTN. (Nina Dwiantika, Adhitya Himawan, Titis Nurdiana, Oginawa R Prayogo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
Luhut: 'Travel Bubble' Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Luhut: "Travel Bubble" Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Whats New
BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

Whats New
Ini Target Produksi Komoditas Utama Pertanian Selama 2022

Ini Target Produksi Komoditas Utama Pertanian Selama 2022

Whats New
Tahun 2022, HAIS Targetkan Pertumbuhan Usaha Kargo hingga 10 Persen

Tahun 2022, HAIS Targetkan Pertumbuhan Usaha Kargo hingga 10 Persen

Rilis
Sederet Kecurigaan KPPU soal Kartel Persekongkolan Harga Minyak Goreng

Sederet Kecurigaan KPPU soal Kartel Persekongkolan Harga Minyak Goreng

Whats New
Luhut Minta Masyarakat Jangan Masuk ke Mal dan Restoran yang Tidak Menerapkan PeduliLindungi

Luhut Minta Masyarakat Jangan Masuk ke Mal dan Restoran yang Tidak Menerapkan PeduliLindungi

Whats New
Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Spend Smart
Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.