Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produsen Lokal Siap Wajib SNI Mainan, Importir Minta Ditunda

Kompas.com - 29/04/2014, 09:41 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Asosiasi Importir dan Distributor Mainan Indonesia (AIMI) meminta pemerintah untuk menunda kebijakan wajib SNI mainan sampai akhir tahun ini. Pasalnya, infrastruktur untuk SNI masih belum mumpuni, utamanya terkait dengan jumlah kapasitas laboratorium untuk pengujian.

Sandi Vidhianto, Sekretaris Jenderal AIMI mengatakan, produsen dan distributor mainan impor membutuhkan waktu untuk memenuhi perysaratan dalam pengajuan sertifikasi SNI. Apalagi dengan peraturan yang berlaku serempak dan lembaga sertifikasi yang minim membuat daftar antrian SNI semakin panjang.

Di sisi lain, order dari ritel sudah mulai berkurang lantaran mereka takut memajang barang yang tidak ber-SNI. "Penurunannya cukup signifikan, sekarang ini ada pengurangan 25 persen," ujar Sandi kepada KONTAN, Senin (28/4/2014).

Jika tidak bisa Lantaran kebijakan ini sudah diputuskan, Sandi meminta supaya diberikan waktu kepada produsen untuk menghabiskan stok barang yang ada di pasar. Jika pemerintah menemukan produk yang belum ber-SNI setelah 30 April, sifatnya hanya pembinaan dan bukan penyitaan.

"Kalau sudah diketok palu, kami minta kebijakan pemerintah supaya pengawasannya tidak terlalu ketat sampai Oktober," ujar Sandi.

Sementara itu, produsen mainan anak-anak lokal justru sudah melakukan persiapan pemberlakuan SNI dari setahun lalu. "Asosiasi kami bukan hanya perajin tetapi ke arah penggiat sehingga tidak boleh ada penundaan," ujar Danang Sasongko, Ketua  Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) ke KONTAN, Senin (28/4/2014).

Beberapa usaha yang dilakukan asosiasi supaya memenuhi standar adalah menggunakan water base untuk pewarnaan dari mainnya. Kemudian memperbaiki model misalnya saja roda besi diganti menjadi kayu.

Kendati demikian, produsen mainan anak-anak lokal meminta kemudahan mengurus sertifikasi SNI dan kelonggaran biaya, terutama subsidi untuk Unit Kecil Menengah (UKM). Misalnya, biaya sertifikasi mainan tergantung dari warna. Jika ada tujuh warna, berarti tarif per warna dikalikan tujuh. Tentunya hal ini memberatkan bagi UKM. (Fitri Nur Arifenie, Francisca Bertha Vistika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com