Uji Materi UU PNBP, APJII dan FPI Ajukan Lima Saksi

Kompas.com - 30/04/2014, 11:39 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com -  APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet / ISP) dan FPI (Front Pembela Internet) mengajukan lima saksi dalam sidang judicial review  (uji materi) Undang-undang (UU) No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (30/4/2014).

Sidang keempat kali ini agendanya untuk mendengarkan saksi-saksi yang akan diajukan oleh pemohon dalam hal ini APJII dan FPI.
 
Ketua Umum APJII Semual A Pangerapan, mengatakan, kelima saksi tersebut terdiri dari saksi ahli dan saksi pengguna dan penyelenggara ISP.  Dari saksi ahli yang dihadirkan antara lain Prof DR Haula Rosdiana MSi pakar dan guru besar kebijakan perpajakan Universitas Indonesia (UI), DR Ni'matul Huda SH, M.Hum dan DR Mustaqiem SH, M.Hum (keduanya pakar hukum dari UII Yogya di bidang tata negara dan perpajakan).
 
"Prof Haula selama ini adalah pakar yang mumpuni yang dalam pidato guru besarnya mengkritisi tentang kebijakan publik perpajakan dan PNBP di telekomunikasi. Sementara DR Ni’matul adalah guru besar di UII yang juga salah satu calon hakim MK. Sedang Mustaqiem juga pakar hukum pajak yang cukup disegani di kalangan akademisi," sebutnya dalam siaran pers yagn diterima Kompas.com.

Selain saksi ahli,  lanjutnya, saksi lain yang akan diajukan pemohon adalah Wahyoe Prawoto yang mewakili penyelenggara ISP (internet service provider) sebagai pihak yang mengalami efek dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut.  Adapun saksi pengguna adalah Iis Sihabuddin yang merupakan masyarakat pengguna internet di daerah perbatasan yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari pungutan PNBP.

Menurutnya, saksi-saksi itu dihadirkan karena akan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang pertentangan undang-undang tersebut. “Kami sudah melakukan diskusi beberapa kali dengan para saksi ahli, bahwa dari ilmu yang mereka pahami, ada ketidaksesuaian dengan UUD’45. Sehingga, dari situ akan bisa menjelaskan tentang hak konstitusional mana yang terjadi dan merugikan masyarakat internet,” kata pria yang akrab dipanggil Sammy itu.
 
APJII,  sebut Sammy, melihat bahwa dari beberapa fakta menunjukkan bahwa secara praktis, banyak hal yang tidak sesuai dalam Undang-undang tersebut.

Meski mengajukan judicial review, katanya, APJII secara konstruktif juga menyiapkan kajian akademis untuk memberikan masukan yang semestinya bagi UU PNBP dan UU Telekomunikasi.

APJII menganggap kedua UU tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena adanya pungutan PNBP yang terdiri dari BHP (biaya hak pemakaian) jasa telekomunikasi dan USI (universal service obligasi) yang semestinya bisa memberikan manfaat buat masyarakat.


Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Whats New
Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X