Serikat Pekerja Minta Komitmen Capres Hentikan Akusisi BTN

Kompas.com - 06/05/2014, 14:18 WIB
Keranda yang diusung para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Para karyawan mengusung keranda sebagai simbol penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut Alsadad RudiKeranda yang diusung para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014) pagi. Para karyawan mengusung keranda sebagai simbol penolakan terhadap rencana akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri terhadap bank tersebut
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Satya Wijayantara mengatakan pihaknya akan menyurati calon presiden (capres) untuk tidak meneruskan akusisi perseroan oleh PT Bank Mandiri Tbk.

Menurut dia, eksistensi BTN harus dipertahankan. Satya menjelaskan meski rencana akusisi BTN oleh Bank Mandiri telah dibatalkan, bisa saja aksi korporasi itu dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Beberapa kandidat capres pun telah menyatakan komitmennya menolak akusisi tersebut.

"Kecenderungannya kalau untuk Presiden SBY tidak ada. Artinya kalau presiden yang baru kan kita lihat trennya sekarang yang populer yang kemungkinan ada Jokowi dan Prabowo Subianto. Dua orang itu kita sudah berkomunikasi. Mereka sudah menolak. Artinya kalau mereka yang terpilih, mereka saat terpilih menjadi presiden mereka tidak akan," kata Satya di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Satya mengatakan, SP BTN telah menitipkan pernyataan tersebut kepada Prabowo Subianto dan capres dari Partai Gerindra itu telah setuju akan mempertahankan eksistensi BTN. Saat ini, lanjutnya, pihaknya akan berkomunikasi dengan Jokowi.

"Kita sudah menitipkan statement itu ke Prabowo Subianto bahkan sudah tanda tangan akan mempertahankan eksistensi BTN. Sekarang kita lagi mau komunikasi dengan Jokowi. Mudah-mudahan Jokowi bisa," papar Satya.

Pemerintahan yang masih bekerja saat ini diakui Satya telah membatalkan rencana akusisi BTN oleh Bank Mandiri. Sebab, pemerintah melalui surat yang diedarkan Sekretariat Kabinet RI telah menginstruksikan para menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis, termasuk akusisi.

"Kita menitipkan kepada presiden yang mendatang, tolong kantor Kementerian BUMN itu dipilih orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan dan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Bukan seperti sekarang ini. Kementerian BUMN didominasi orang-orang yang berpikiran terhadap neolib. Dia hanya memikirkan angka-angka ekonomi," ujar Satya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.