Apindo Ragukan Tawaran Insentif Pemerintah

”Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan karena kebijakan larangan ekspor bahan mentah tambang. Bukan hanya menurunkan volume ekspor, melainkan juga kinerja industrinya,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Alasan lain yang disebutkan memengaruhi pertumbuhan adalah fluktuasi rupiah. Hidayat mengatakan hal itu saat dimintai tanggapan mengenai pertumbuhan industri nonminyak dan gas triwulan I-2014 sebesar 5,56 persen. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan triwulan I-2013 sebesar 6,86 persen.

Hidayat mengatakan, penurunan sementara ini sejak awal sudah diperhitungkan. ”(Hal) Yang kami tujukan jangka panjang. Setelah industri pemurnian dan pengolahan tumbuh, pertumbuhan akan jauh meningkat,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, Kementerian Perindustrian saat ini juga terus mencari cara membantu kalangan industri yang terkena dampak kenaikan tarif listrik. ”Turunnya pertumbuhan industri akibat kenaikan listrik harus bisa dikejar sehingga bagaimana caranya memberi insentif bagi mereka.” kata Hidayat.

Janji kosong

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menilai, lebih tepat bagi pemerintah apabila menaikkan tarif listrik bagi pelanggan industri besar secara bertahap dalam tiga tahun.

Menurut Sofjan, kerugian sektor industri dalam jangka panjang akibat kenaikan tarif listrik secara sekaligus dalam satu tahun lebih besar dibandingkan penghematan subsidi listrik yang besarnya Rp 8,9 triliun.

”Kalau kenaikan tarif listrik dilakukan secara bertahap, pemerintah tidak perlu repot-repot memikirkan bentuk insentif atau relaksasi. Lagi pula, apakah pemerintah ada duitnya? Kami masih menganggap ini janji kosong,” kata Sofjan.

Ia mengatakan, seandainya pemerintah mau menaikkan tarif listrik bagi 40 juta rumah tangga Rp 5.000 saja, akan ada penghematan subsidi listrik Rp 20 triliun. ”Tetapi, ini kan tak dilakukan karena tidak populis. Industri yang lalu dikorbankan,” kata Sofjan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Theo Kumaat dalam diskusi di Jakarta, Selasa, menyerukan perlunya reformasi logistik untuk menekan tingginya biaya logistik di Indonesia. Biaya logistik Indonesia sebesar 24 persen dari produk domestik bruto. Biaya logistik yang tinggi dapat mengganggu investasi di tengah pengetatan persaingan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan infrastruktur dan regulasi adalah hal penting menuju reformasi logistik.

”Reformasi logistik perlu untuk menekan tingginya biaya logistik di Indonesia. Apalagi, tantangan semakin ketat menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah infrastruktur, profesionalisme kepelabuhan serta regulasi,” ujar Theo.

Managing Director PT Cikarang Inland Port Benny Woenardi dalam diskusi menambahkan, sebenarnya keberadaan Cikarang Dry Port mampu mengurai kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga waktu bongkar muat barang bisa dipersingkat.

Kenyataannya, Cikarang Dry Port belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa kepelabuhan. Dari kapasitas 400.000-500.000 kontainer ukuran 20 kaki (TEU), hanya terisi 46-52 persen. (cas/APO)