Kompas.com - 08/05/2014, 11:21 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Happiness Officer FortunePR, Indira Abidin menuturkan, selain resistensi terhadap regulasi, publik kini juga anti terhadap pemerintah atau otoritas yang arogan. Dia mengatakan, masyarakat lebih menyenangi pemerintahan atau sosok pemimpin yang mau mendengar masyarakat dengan jalan turun ke lapangan. Namun, bagaimanakah membedakan pemimpin yang berusaha untuk tidak arogan dengan yang hanya melakukan pencitraan?

"Pada saat kalau itu (blusukan) dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, masyarakat tahu kok. Dan kalau kebijakan yang keluar dari situ merupakan solusi yang win-win, artinya efektif kan komunikasinya," ujar Indira, Rabu (7/5/2014).

Hal yang demikian itu (blusukan), diakui Indira memang sebuah bentuk pencitraan. "Tapi pencitraan memang yang seharusnya kan," ungkapnya.

Pada dasarnya, kata dia, semua pimpinan, apakah itu pimpinan negara atau pimpinan perusahaan wajib melakukan pencitraan. "Wajib, karena itu personal branding," katanya.

"Jadi dalam pencitraan itulah sebenarnya dia melakukan komunikasi untuk bilang ke masyarakat bahwa saya melayani kamu. Tapi memang itu harus riil karena orang akan tahu dari hasilnya," jelas dia lagi.

Indira mengatakan, pencitraan ini penting dilakukan baik oleh pemimpin daerah, pemimpin negara, juga pemimpin perusahaan. Hal itu lantaran, citra pemimpin akan menentukan 40 persen dari reputasi institusi/lembaga yang dipimpin.

"Jadi dia wajib sekali melakukan pencitraan. Karena kalau tidak, organisasinya ini susah bangun reputasinya," ungkap wanita yang juga menjabat sebagai Corporate Secretary PT Fortune Indonesia Tbk. itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Indira, pencitraan tidak selalu berkonotasi negatif. Pencitraan yang negatif, tambahnya, adalah pencitraan yang kosmetika, pura-pura. "Misalnya, Jokowi. Kalau dia sekedar duduk untuk dipotret nggak ngapa-ngapain kemudian pergi itu dia pencitraan, enggak ada hasilnya kan," terang Indira.

"Tapi kalau misalnya memang pada waktu itu dia cari solusi cari win-win solution, dia ingin ngedengerin masalahnya apa, supaya nanti dia kebijakannya sesuai. Nah, itu kan pencitraan yang seharusnya dia lakukan," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.