Kompas.com - 12/05/2014, 15:17 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS
— Potensi penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai masih bocor. Selisih antara realisasinya dan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama produk domestik bruto masih besar. Kencenderungan kebocoran itu makin besar.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Irawan di Jakarta, akhir pekan lalu, menyatakan, masih ada selisih antara penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan konsumsi rumah tangga. Selisih itu terjadi karena ada potensi PPN yang tidak terjaring oleh sistem pajak.

Beberapa potensi, menurut Irawan, secara sengaja memang tidak dipungut oleh DJP. Hal ini menyangkut pengusaha kena pajak dengan skala usaha mikro dan kecil. Aturan pajak selama ini tidak mengenakan PPN untuk pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp 600 juta per tahun. Ambang tersebut mulai tahun 2013 dinaikkan menjadi Rp 4,8 miliar per tahun dengan catatan bagi pengusaha yang mampu dikenai pajak final 1 persen.

Namun, ada pula potensi PPN yang semestinya masuk sebagai penerimaan pajak, tetapi tidak terjaring. Hal ini antara lain disebabkan rekayasa oleh pengusaha guna memperbesar keuntungan. Modus yang paling dilakukan adalah menggunakan faktur pajak fiktif.

”Masih ada selisih. Masih ada yang belum terpungut. Hilangnya PPN kemungkinan terbesar di pengusaha kena pajak yang kecil-kecil. Ini memang secara sengaja tidak kita pungut. Faktor lainnya banyak. Antara lain bisa karena faktur fiktif,” kata Irawan.

Darussalam dari Danny Darussalam Tax Center berpendapat, penyebab besarnya selisih PPN dan potensinya dari konsumsi rumah tangga disebabkan dua faktor. Pertama adalah faktor adanya ambang batas omzet pengusaha kena pajak yang tidak dikenai pajak. Hal ini adalah praktik lazim di sejumlah negara dengan pertimbangan keadilan.

Namun, yang menjadi persoalan adalah faktor kedua, yakni banyaknya obyek pajak yang dikecualikan dari PPN. Di Indonesia, menurut Darussalam, daftarnya terlalu banyak.

”Pengecualian dalam PPN, ini yang sebenarnya menjadi masalah. Kalau ini dibatasi, penerimaan PPN akan menjadi lebih besar,” kata Darussalam.

Penerimaan PPN selama ini menjadi penyumbang terbesar kedua dalam struktur penerimaan pajak setelah Pajak Penghasilan.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar PDB. Kisarannya 50-55 persen. Namun, sejak tahun 2004 sampai dengan 2013, realisasi penerimaan PPN terhadap produk domestik bruto (PDB) terus berfluktuasi dengan kisaran mulai 3,44 persen sampai dengan 4,47 persen. Ironisnya, rasio terbesar justru terjadi pada tahun 2004, yakni 4,47 persen. Sebagai perbandingan, di negara Thailand rasionya mencapai 5 persen.

Pada tahun 2012, misalnya, PDB Indonesia mencapai Rp 8.242 triliun. Konsumsi rumah tangga menyumbang Rp 4.496,4 triliun di antaranya atau 54,56 persen.

Jika PPN besarnya adalah 10 persen, idealnya penerimaan PPN pada tahun tersebut adalah Rp 449,64 triliun. Kenyataannya, realisasi penerimaan PPN adalah Rp 337,41 triliun. Artinya, masih ada selisih senilai Rp 112,24 triliun.

Demikian pula pada tahun 2013, dengan konsumsi rumah tangga senilai Rp 5.071 triliun atau 55,82 persen terhadap PDB. Idealnya penerimaan PPN mencapai Rp 507 triliun. Namun realisasinya ternyata hanya Rp 383,4 triliun. (LAS)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Smartpreneur
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.