Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Klaim Ingin Benahi Bangsa Lewat Pajak

Kompas.com - 21/05/2014, 13:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyatakan, ada dua pilihan untuk memperbaiki anggaran negara, yakni menambah penerimaan negara, atau mengurangi pengeluaran.

Dia mengungkapkan, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk memperbaiki postur anggaran negara. Namun, dalam jangka panjang yang bisa dilakukan adalah menggenjot penerimaan pajak.

“Kalau saya dari Golkar sejak awal kalau ingin membenahi bangsa ini lebih baik kita genjot pajak. Penerimaan negara itu sumber utamanya di pajak,” jawabnya ditanya posisi Golkar terkait wacana pemangkasan subsidi BBM, ditemui di Senayan, Selasa (20/5/2014).

Sebagai informasi, dalam APBN-P 2013, kontribusi atau porsi dari penerimaan pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 76 persen, terbagi menjadi 66 persen pajak, dan sisanya penerimaan lain termasuk cukai.

Sementara itu, dalam APBN 2014, pajak menyumbang 66,6 persen dan sisanya dari penerimaan lainnya. Ahmadi mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak maka petugas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan harus ditambah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi pajak dari sebanyak sekitar 50 juta wajib pajak (WP) orang pribadi.

Saat ini, dari potensi sebanyak itu, DJP baru bisa menyentuh sekitar 2 juta WP orang pribadi. Ahmadi mengakui memang agak sulit untuk menambah tenaga DJP. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan di depan mata yang bisa dilakukan untuk memperbaiki anggaran adalah mengurangi subsidi BBM.

“Saya yakin bisa. Saya yakin betul itu bisa. Tinggal keberanian politik pimpinan negara saja,” ujarnya.

Asal tahu saja, dalam Rancangan APBN-Perubahan 2014 pemerintah merevisi pendapatan negara dari asumsi awal sebesar Rp 1.667,1 triliun, menjadi Rp 1.597,7 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkoreksi menjadi Rp 1.232,1 triliun, begitu juga dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkoreksi menjadi sebesar Rp 363,3 triliun.

Adapun untuk penerimaan hibah, direvisi naik menjadi Rp 2,3 triliun dari asumsi awal, Rp 1,4 triliun. Menteri Kuangan Chatib Basri menuturkan, melorotnya pendapatan negara tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, penurunan ekspor dan harga komoditas, serta lifting atau produksi minyak yang turun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Whats New
BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

Whats New
IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

Whats New
IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

Whats New
Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Whats New
Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com