Turunkan Kuota BBM Subsidi, Pemerintah Yakin Hemat Anggaran

Kompas.com - 03/06/2014, 19:21 WIB
Ilustrasi BBM bersubsidi KOMPAS/RADITYA HELABUMIIlustrasi BBM bersubsidi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengurangi kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kiloliter tahun ini. Dengan demikian, penghematan anggaran dapat dilakukan.

"Target volume BBM bersubsidi sekrang 48 juta kilo liter itu beban berat. Bisa enggak diturunkan? Bisa, turun 2 juta kilo liter jadi 46 juta kilo liter. Bisa menurunkan subsidi Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Selasa (3/6/2014).

Jero mengungkapkan, hingga April 2014 lalu, realisasi kuota BBM subsidi telah mencapai angka 15 juta kilo liter. Pemerintah berasumsi hingga akhir tahun realisasi BBM subsidi mencapai 45 juta kilo liter, dengan pertimbangan realisasi pada delapan bulan ke depan dua kali lebih besar.

Akan tetapi, pada semester II tahun 2014 terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu peningkatan konsumsi BBM. Ia menyebut periode libur anak sekolah, pemilu presiden, bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, dan pergantian tahun.

"Semester II tidak normal, ada liburan sekolah, pilpres banyak sekali massa bergerak, Idul Fitri, mudik kemudian Tahun Baru. Semester II lebih banyak, perkiraan normal 45 juta pasti menambah beban," jelas Jero.

Untuk dapat mengurangi kuota BBM subsidi, kata Jero, pemerintah terus mengupayakan pengetatan penggunaan BBM subsidi. Ia mencontohkan pengetatan penggunaan di kendaraan-kendaraan dinas.

"Kami rundingkan 46 juta dengan effort besar kayaknya bisa. Kita awasi semua mobil pertambangan, pertanian, perkebunan menggunakan BBM bersubsidi. Pemda (pemerintah daerah) yang awasi," kata Jero.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Whats New
BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

Whats New
Daftar Intansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Daftar Intansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Work Smart
Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Whats New
Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Whats New
Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Whats New
Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Whats New
[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

Rilis
PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

PPKM Mikro Diperketat, Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Pajak

Whats New
Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X