Kompas.com - 05/06/2014, 12:57 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bersikap tegas soal renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesian Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai, keputusan SBY dalam sidang kabinet soal renegosiasi Freeport menjadi kesempatan terakhir SBY membela kepentingan bangsa.

“Ini kesempatan terakhir beliau menunjukkan apa komitmennya dan kepentingan beliau ke negara,” ujar Marwan kepada Kompas.com, Rabu malam (4/6/2014).

Menurutnya, renegosiasi Freeport menjadi penting tak hanya untuk masyarakat, tapi juga RI 1, SBY. Jika langkah yang diambil SBY konsisten dengan Undang-undang, hal itu akan menjadi warisan baik SBY. Sebaliknya, jika menyimpang dari Undang-undang, tentu akan menjadi kenangan terburuk SBY mengakhiri masa jabatannya.

Dia mengatakan, karena proses renegosiasi terlanjur deadlock di Kementerian ESDM, tidak masalah jika pembahasannya dibawa ke sidang kabinet. “Tinggal bagaimana nanti pemerintah menjalankan keputusan ini dengan konsisten. Begitu juga dengan kontraktornya (Freeport),” katanya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rasaja, saat itu, mengisyaratkan, jika tidak mendesak biar saja urusan renegosiasi kontrak Freeport diputuskan pemerintahan baru.

Ternyata, pengganti Hatta, yakni Chairul Tanjung bergerak cepat untuk mengakomodasi Freeport. Melihat hal tersebut, Marwan memandang dari dua sisi. Pertama, ternyata CT sanggup bekerja lebih cepat dan kebetulan didukung pula oleh SBY. Kedua, soal hasil renegosiasi nantinya.

“Bagi kita yang terpenting soal kesimpulan sesuai Undang-undang. Kalau 6 poin renegosiasi itu tidak sesuai UU, berati ini pengkhianatan. Kesempatan sempit yang diambil Pak CT ini malah merugikan negara,” kata Marwan.

Freeport diketahui mulai beroperasi di Indonesia sejak 1967. Namun ketika pemerintah hendak membangun hilirisasi tambang, mereka kencang melakukan lobi-lobi.  Renegosiasi Freeport pun akhirnya harus dibawa ke sidang kabinet, tidak seperti PT Vale Indonesia misalnya yang  tuntas di tingkat Kementerian ESDM. (baca: Renegosiasi Kontrak antara Pemerintah dengan Vale Selesai)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.