Delapan Pejabat Kemenhub Diperiksa Terkait Suap Perusahaan Jepang

Kompas.com - 08/06/2014, 09:35 WIB
Warga berjalan melintasi terowongan jalur kereta api di Lampegan, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, jalur penghubung kereta api Cianjur Sukabumi, Senin (7/4/2014). Terowongan tertua di Indonesia dengan panjang 686 meter ini dibangun tahun 1879-1882 oleh Staats Spoorwegen, perusahaan kereta api masa Hindia Belanda. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOWarga berjalan melintasi terowongan jalur kereta api di Lampegan, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, jalur penghubung kereta api Cianjur Sukabumi, Senin (7/4/2014). Terowongan tertua di Indonesia dengan panjang 686 meter ini dibangun tahun 1879-1882 oleh Staats Spoorwegen, perusahaan kereta api masa Hindia Belanda.
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan pejabat di jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenhub berkaitan dengan dugaan suap yang dilakukan perusahaan Jepang, Japan Consultant Transportation Inc.

Namun, Irjen menolak membeberkan identitas kedelapan orang tersebut. ”Identitas belum bisa saya buka karena pemeriksaan masih terus dilakukan. Saya juga harus melakukan pendalaman dan pengecekan ulang,” kata Irjen Kemenhub Wendy Aritenang, di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Ketika ditanya mengenai level atau posisi kedelapan orang yang diperiksa, Wendy juga menolak menjelaskan hal tersebut lebih lanjut.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata menjelaskan, Japan Consultant Transportation Inc (JCT) adalah perusahaan yang melaksanakan pekerjaan desain atau supervisi proyek pembangunan rel ganda kereta api lintas selatan Jawa.

Berkaitan dengan dugaan suap itu, pihak Kemenlu Jepang telah melakukan siaran pers pada tanggal 1 April 2014 bahwa JCT telah diminta dengan sukarela tak ikut pelelangan proyek yang dibiayai bantuan teknis (ODA) Jepang. (baca:Garap Proyek Kereta Api, Perusahaan Jepang Sogok Pejabat Indonesia)

Pihak Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi memasukkan mereka ke dalam daftar hitam selama tiga tahun kepada pihak JCT.

Selanjutnya, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia diminta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut, seperti Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Menko Perekonomian, Kemenhub, Ditjen Perkeretaapian, dan Itjen Kemenhub.

”Itjen telah melakukan langkah-langkah klarifikasi kepada Dirjen Perkeretaapian sejak 30 April 2014 dan membentuk Tim Audit Khusus terhitung 7-14 Mei 2014,” kata Barata.

Tim ini bertugas menilai sejauh mana kebenaran atas dugaan suap JCT tersebut kepada delapan oknum pejabat di Ditjen Pekeretaapian,” kata Barata.

Pejabat Vietnam ditahan

Kasus yang sama terjadi di Vietnam. JCT ikut dalam proyek pembangunan Jalur 1 Proyek Pembangunan Jalur KA Urban Kota Hanoi.

Menurut harian Viet Nam News, enam pejabat yang terlibat dalam proyek ini telah ditahan, Mei lalu, termasuk Tran Quoc Dong (50), Wakil Direktur Utama Vietnam Railways Corporation.

Mereka diduga menerima suap dari JCT untuk memenangkan perusahaan konsultan tersebut. Pemerintah Jepang menyatakan hanya akan melanjutkan lagi program bantuannya setelah Pemerintah Vietnam menyelidiki JCT atau Vietnam Railways Corp dan menegakkan hukum kasus ini. (ARN/DHF/MAR)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X