Perusahaan BUMN Dukung Kewenangan Penyadapan KPPU

Kompas.com - 08/06/2014, 11:22 WIB
Kantor KPPU Daniel Prabowo/KONTANKantor KPPU
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penambahan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bisa melakukan penyadapan, mendapat dukungan dari perusahaan BUMN. Salah satunya adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"RNI mendukung, sebagai BUMN sangat mendukung. Kewenangan KPPU dalam konteks bisnis harus sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Utama RNI, Ismed Hasan Putro kepada Kompas.com, Minggu (8/6/2014).

Menurutnya, kejahatan ekonomi seperti kartel sama berbahayanya dengan korupsi. Bahkan pada beberapa kasus, kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik kartel ini mencapai triliunan rupiah, lebih besar daripada kasus-kasus korupsi.

Ismed juga mengatakan, dari sisi persaingan usaha, kartel sangat merugikan produsen pangan lokal, petani, peternak, serta pembubidaya. Menurutnya, dengan masih banyaknya praktik kartel seperti pada komoditas gula, daging sapi, dan kedelai, kedaulatan pangan sulit dicapai.

"Akhirnya kan karena kita mulai berfikir kedaulatan pangan, maka komitmen penguatan kewenangan KPPU akan menjadi bagian dari perlindungan potensi petani lokal untuk mengembangkan produknya," ujarnya.

Dia pun berharap penambahan kewenangan KPPU akan disusul dengan kewenangan KPK untuk mengejar para pemburu rente, pelaku kejahatan ekonomi.  Selain itu, KPPU diharapkan memberikan sanksi yang membuat efek jera, dan tidak hanya sanksi administratif.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan mengaku, mengalami kesulitan membongkar praktik kartel yang terus berkembang saat ini. Atas dasar itu, KPPU sudah meminta kepada DPR untuk memasukkan kewenangan sadap dalam amandemen UU No 5 Tahun 1999.

"Kami sudah minta dapat menyadap, karena apabila itu mampu diwujudkan, maka kita akan mudah mendapatkan barang bukti," ujarnya, Jumat (6/6/2014).

Dia menjelaskan, kesulitan KPPU dalam membongkar praktik kartel karena tidak memiliki kewenangan untuk menyadap layaknya KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Rilis
Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Rilis
IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Whats New
Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Earn Smart
Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Whats New
[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

Whats New
Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Rilis
Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Khusus Kargo dari Surabaya ke Hongkong

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Khusus Kargo dari Surabaya ke Hongkong

Rilis
Berputar-putar 1 Jam, Lion Air Surabaya-Ambon Dialihkan ke Sorong

Berputar-putar 1 Jam, Lion Air Surabaya-Ambon Dialihkan ke Sorong

Whats New
Untung Rugi Jika Perusahaan Anda Go Public di BEI

Untung Rugi Jika Perusahaan Anda Go Public di BEI

Work Smart
Selain Perusahaan Bangkrut, Ini 6 Penyebab Karyawan Terkena PHK

Selain Perusahaan Bangkrut, Ini 6 Penyebab Karyawan Terkena PHK

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X