Freeport Jadi Bola Panas Pemerintah Baru

Satu contoh, Freeport setuju untuk melepas saham (divestasi) sebesar 20,64 persen untuk memenuhi porsi divestasi sebanyak 30 persen. Freeport hanya wajib menjual 20,64 persen karena kini Indonesia sudah memiliki 9,36 persen saham. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak karya.

Asal tahu saja, MoU ini menjadi payung membahas amandemen KK. Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, pelaksanaan divestasi ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, Freeport menjual 10,64 persen saham setahun pertama setelah kesepakatan amendemen KK.

Jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meneken MoU tahun ini dan pemerintah baru bisa menyelesaikan amandemen KK tahun depan, tahun 2016 Indonesia bisa membeli 10,64 persen saham Freeport. (baca: Kontrak Freeport Diperpanjang sampai 2041, Ini Pertimbangan Pemerintah)

Tahap kedua, Freeport akan melepas saham 10 persen. "Sisa 10 persen saham kewajiban divestasi harus dituntaskan sebelum kontrak karya Freeport berakhir tahun 2021," ungkap Sukhyar, Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (6/6/2014).

Harga saham divestasi dihitung dari dana yang dikeluarkan Freeport selama beroperasi di Indonesia (replacement cost).

Dalam catatan pemerintah, sejak beroperasi tahun 1967 hingga 2012, perusahaan asal Amerika Serikat ini sudah menggelontorkan investasi 8,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 102,34 triliun (kurs 1 dollar AS=Rp 11.900).  Artinya, jika ingin membeli 10,64 persen saham divestasi tahap awal, pemerintah harus merogoh 915 juta dollar AS (Rp 10,89 triliun). Tahap berikutnya, Indonesia harus membayar 860 juta dollar AS (Rp 10,23 triliun) untuk membeli 10 persen saham Freeport Indonesia.

Dus, perlu 1,78 miliar dollar AS (sekitar Rp 21,18 triliun) untuk membeli 20,64 persen saham Freeport Indonesia.

Jika pemerintah tak menggunakan haknya, saham divestasi itu akan ditawarkan secara berturut-turut kepada Badan usaha Milik Negara (BUMN), kemudian ke pemerintah daerah atau BUMD.

Sejauh ini, peluang pengusaha swasta untuk membeli Freeport belum dibuka. Juru Bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti menyatakan, selain menjual kepada pemerintah, Freeport masih melirik potensi menjual saham via Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Besaran yang akan kami tawarkan melalui initial public offering (IPO) masih dibahas dan belum final," katanya, Minggu (8/6/2014).

Pengamat Pertambangan, Simon Sembiring menilai hasil negosiasi ini sebagai kemunduran. Sebab, sebelumnya Freeport wajib menjual 51 persen saham, bukan 30 persen. (Muhammad Yazid, Pratama Guitarra)