Royalti Freeport Dinaikkan, Indonesia Tetap Rugi

Kompas.com - 09/06/2014, 14:56 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOProses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia sudah hampir selesai. Selain menyepakati divestasi sebesar 30 persen saham, raksasa tambang berbasis Amerika Serikat itu pun telah menyetujui royalti emas dari yang tadinya 1 persen menjadi 3,75 persen.

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), menyayangkan permintaan Freeport bahwa kenaikan tersebut berlaku setelah perpanjangan kontrak. Padahal, royalti emas 3,75 persen diatur sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2003.

"Perhitungan IHCS dari tahun 2003-2010, kerugian negara karena Freeport hanya membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar 256 juta dollar AS," ungkap Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS, kepada Kompas.com, Senin (9/6/2014).

Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi, Gunawan menambahkan, akibat renegosiasi kontrak karya Freeport yang molor, kerugian negara tercatat sebesar 169 juta dollar As per tahun.

Selain royalti, dia juga menyoroti soal poin pelepasan saham Freeport yang sebesar 30 persen kepada pemerintah, pemda, BUMN atau BUMD. Dia bilang, seharusnya pelepasan saham juga mengukur besaran saham pemerintah/pemda dan BUMN/BUMD. Hal itu agar fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

"Saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di Papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari rekognisi hak-hak masyarakat adat," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.