Pemerintah Harusnya Optimalkan Pendapatan Pajak dari Freeport

Kompas.com - 11/06/2014, 14:39 WIB
Freeport KOMPAS/AGUS SUSANTOFreeport
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Seknas FITRA Lukman Hakim menyatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya beralasan defisit neraca perdagangan RI karena subsidi BBM. Pemerintah, kata dia, sebenarnya dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pertambangan, seperti PT Freeport Indonesia misalnya.

"Potensi pendapatan negara dari pajak Freeport bisa Rp 40 triliun. Pajak royalti emas dia juga potensinya triliunan," kata Lukman dalam diskusi "Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan Pilpres 2014," Rabu (11/6/2014).

Menurut Lukman, pemerintah kurang mengoptimalkan pendapatannya, khususnya dari sektor pertambangan. Sehingga, pemerintah sering mengatakan pendapatan dari sektor tersebut turun, padahal sebenarnya masih dapat dioptimalkan.

"Potensi pendapatan bisa banyak sebenarnya dari sektor minerba. Masih ada Newmont dan perusahaan yang kecil-kecil juga. Dari penjualan gas juga potensi pendapatannya bisa ratusan juta dollar AS. Seharusnya ini bisa dijadikan argumen balancing terkait defisit pemerintah," ujar
Lukman.

Terkait masalah renegosiasi kontrak karya Freeport, Lukman menilai penundaan renegosiasi sangat mempengaruhi jumlah APBN yang diterima. Menurut dia, renegosiasi seharusnya dilakukan sejak lama.

"Entah kenapa diundur-undur. Setelah ada Perpres masih lambat juga. Renegosiasi seharusnya bisa menyejahterakan rakyat Papua," ungkap Lukman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X