Kompas.com - 13/06/2014, 07:20 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com –- Pakar energi sekaligus tim ekonomi pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Darmawan Prasodjo, mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor 2 itu memiliki strategi yang komprehensif untuk mengatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) transportasi. Dia bilang, solusinya bukan menitikberatkan soal harga.

“Titik berat Pak Jokowi adalah menyediakan energi murah, dan dalam waktu sama memperbaiki postur APBN,” katanya dalam sebuah diskusi di Jokowi-JK Center, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Darmo menjelaskan, strategi pertama adalah dengan mendorong konversi penggunaan BBM ke gas. Ini bukanlah hal baru, tetapi belum juga jalan. Menurut dia, masalah utamanya ada pada ketiadaan infrastruktur gas. Oleh karena itu, katanya, Jokowi-JK menawarkan solusi agar pembangunan infrastuktur gas menjadi lebih cepat, yaitu dengan memberikan insentif proyek infrastruktur gas. 

“Hampir 10 tahun infrastuktur gas tidak terbangun. Masalahnya, tidak adanya political will. Internal rate return bangun infrastruktur gas itu hanya 5 persen. Sementara kalau pinjam ke perbankan, bunganya 12 persen, jadi (investor mikir) lebih baik duitnya ditiduri, dijadikan bantal,” ujar Darmo.

Adapun strategi kedua, adalah menggunakan energi kerakyatan. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Brasil, yang banyak menggunakan etanol produksi rakyat. Darmo menuturkan, daripada memberikan “sedekah” kepada negara kaya minyak, lebih baik jika impor energi dikurangi dan menjadikan rakyat sebagai pilar penyediaan energi nasional.

“Rakyat yang menghasilkan energi ini, dari singkong, sawit, kemiri. Dari sini kita menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan,” katanya lagi.

Strategi kedua ini bukan tanpa kendala. Soal pricing juga harus diperhatikan. Selain soal harga, produksi rakyat ini juga harus mendapatkan jaminan pasar. Dia bilang, mungkin bisa dibangun lembaga semacam Bulog EBT (energi baru terbarukan).

Sementara itu, strategi ketiga yang ditawarkan adalah soal penataan transportasi publik dan tata kota. Darmo menuturkan, 20 persen BBM bersubsidi diboroskan karena kemacetan. Nilai kerugian akibat kemacetan bisa mencapai Rp 40 triliun per tahun. “Ini kalau kita bisa menghemat 50 persennya saja, bisa hemat Rp 20 triliun,” katanya.

Darmo optimistis, dengan strategi yang komprehensif tersebut, postur APBN akan lebih sehat, dan anggaran bisa dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin, serta penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, berkurangnya impor BBM juga akan menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia. Dia menjelaskan, NPI selalu defisit terbebani impor BBM. Pasalnya, meski produksi migas sama dengan konsumsi migas nasional, yakni sebanyak 2,3 juta barrel per hari, komposisi antara minyak dan gas berbeda. Rata-rata produksi gas sebesar 1,45 juta barrel per hari diekspor, sedangkan konsumsi nasional hanya sekitar 800.000 barrel per hari.

Sementara itu, rata-rata produksi minyak sebesar 850.000 barrel per hari, padahal konsumsinya mencapai 1,5 juta barrel per hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deposito Bank Neo Commerce Tidak Dijamin LPS, Ini Penjelasan Manajemen

Deposito Bank Neo Commerce Tidak Dijamin LPS, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
IHSG Tak Mampu Bangkit, Rupiah Ikut Melemah

IHSG Tak Mampu Bangkit, Rupiah Ikut Melemah

Whats New
Digugat Rp 1,1 Triliun oleh Harmas Jalesveva, Bukalapak Buka Suara

Digugat Rp 1,1 Triliun oleh Harmas Jalesveva, Bukalapak Buka Suara

Whats New
KKP: Kuota Penangkapan Ikan untuk Nelayan Lokal Jadi Prioritas Pemerintah

KKP: Kuota Penangkapan Ikan untuk Nelayan Lokal Jadi Prioritas Pemerintah

Whats New
Pelabelan BPA Dikhawatirkan Picu Persaingan Bisnis, Pengamat: KPPU Jangan Terburu–buru Menilai

Pelabelan BPA Dikhawatirkan Picu Persaingan Bisnis, Pengamat: KPPU Jangan Terburu–buru Menilai

Whats New
Caplok 1,13 Juta Lembar Saham Bank Jasa Jakarta, Astra Financial Gelontorkan Rp 3,87 Triliun

Caplok 1,13 Juta Lembar Saham Bank Jasa Jakarta, Astra Financial Gelontorkan Rp 3,87 Triliun

Whats New
Gubernur Anies Apresiasi Langkah Cepat Kementan Siapkan Kebutuhan Pangan Jelang Idul Adha

Gubernur Anies Apresiasi Langkah Cepat Kementan Siapkan Kebutuhan Pangan Jelang Idul Adha

Rilis
Sebanyak 42.000 Hewan Kurban Masuk ke Jakarta Dipastikan Bebas Wabah PMK

Sebanyak 42.000 Hewan Kurban Masuk ke Jakarta Dipastikan Bebas Wabah PMK

Whats New
Jelang Idul Adha, Mentan Jamin Suplai Pangan untuk DKI Jakarta Aman

Jelang Idul Adha, Mentan Jamin Suplai Pangan untuk DKI Jakarta Aman

Whats New
Rupiah Terus Melemah, Kian Dekati Rp 15.000 per Dollar AS

Rupiah Terus Melemah, Kian Dekati Rp 15.000 per Dollar AS

Whats New
Tax Amnesty Jilid II Berakhir, Apindo Harap Sinergi Pemerintah-Pengusaha Semakin Kuat

Tax Amnesty Jilid II Berakhir, Apindo Harap Sinergi Pemerintah-Pengusaha Semakin Kuat

Whats New
Tenang, Kenaikan Tarif Listrik Tidak Dorong Lonjakan Inflasi di RI

Tenang, Kenaikan Tarif Listrik Tidak Dorong Lonjakan Inflasi di RI

Whats New
Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Whats New
Anak Usaha Astra International Caplok 49,56 Persen Saham Bank Jasa Jakarta

Anak Usaha Astra International Caplok 49,56 Persen Saham Bank Jasa Jakarta

Whats New
Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Berlarut-larut, OJK Buka Suara

Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Berlarut-larut, OJK Buka Suara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.