Kompas.com - 15/06/2014, 15:59 WIB
Ilustrasi PNS KOMPAS.COM/RAHMAN PATTYIlustrasi PNS
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sedang merumuskan aturan soal sistem gaji yang akan diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS). Selain gaji pokok, pemerintah akan memberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan setiap bulan.

Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, akan ada tiga komponen dalam gaji setiap bulan, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. "Tunjangan kinerja dinilai dari tiap kinerja yang mereka capai," kata Setiawan di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, akhir pekan lalu.

Selama ini semua PNS mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama tergantung posisi dan jabatan mereka. Nantinya, produktivitas yang dilakukan oleh PNS memengaruhi nilai dan tunjangan yang diterima. "Kita memang mendorong supaya PNS berkinerja baik kalau mau dapat tunjangan yang baik juga," ujar Setiawan.

Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan, gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara dalam Pasal 80 ayat (3) disebutkan, tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kerja. Sedangkan Pasal 80 ayat (4) tertulis, tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Menurut Setiawan, untuk mengukur pencapaian kinerja setiap pegawai, setiap tahun akan dilakukan kontrak kinerja antara atasan dan bawahan. "Jadi di-breakdown, pekerjaan apa saja yang akan diinginkan atasan," katanya.

Misalnya, menteri menginginkan masing-masing deputi untuk menyelesaikan sejumlah RPP, tugas tersebut akan di-breakdown ke bawah sesuai jabatan masing-masing. Hasil yang didapat apakah tugas tersebut terselesaikan akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja. "Jadi tugas deputi kan mensinkronisasi RPP tersebut. Nah, akan dilihat para staf yang ikut memberikan kontribusi," ujar Setiawan.

Dalam Pasal 3 draf RPP Penggajian yang diterima Kontan dijelaskan, pegawai yang mulai bekerja pada tahun, tingkat jabatan, dan daerah yang sama akan mendapat gaji yang berbeda pada tahun berikutnya sesuai nilai capaian kinerja yang didapat. "Ada indeks gaji yang dibuat," kata Setiawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setiawan menuturkan, indeks gaji yang disusun secara vertikal, jika kinerja tetap maka gaji tidak akan naik ke tingkat berikutnya. Penilaian tersebut rencananya akan dilakukan setiap tahun.

Namun, RPP ini masih menemui beberapa kendala yang masih harus didiskusikan para pihak terkait. Seperti masa kerja juga perlu diperhitungkan, padahal dalam Pasal 79 disebutkan bahwa gaji ditentukan berdasarkan jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko. Selain itu, pengukuran kinerja bila dilakukan setiap bulan atau kuartal dinilai tak efektif. Selama ini pengukuran kinerja hanya berdasarkan absensi.

Jika RPP ini disahkan, maka PNS akan menerima gaji dengan sistem single salary berdasar tiga komponen yang disebutkan di awal. Sedangkan tunjangan lain, seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya akan dihapuskan. (Risky Widia Puspitasari)



Sumber Kontan
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengertian Reksa Dana Pendapatan Tetap, Risiko, dan Kelebihannya

Pengertian Reksa Dana Pendapatan Tetap, Risiko, dan Kelebihannya

Earn Smart
Tidak Hanya Kesehatan dan Kendaraan, Aset Properti Juga Penting Diasuransikan

Tidak Hanya Kesehatan dan Kendaraan, Aset Properti Juga Penting Diasuransikan

Rilis
Ditargetkan Rampung 2021, Bendungan Sukamahi dan Ciawi Kurangi Debit Air di Pintu Air Manggarai

Ditargetkan Rampung 2021, Bendungan Sukamahi dan Ciawi Kurangi Debit Air di Pintu Air Manggarai

Whats New
Semester I 2021, Pendapatan Tambang Emas ARCI Mencapai Rp 2 Triliun

Semester I 2021, Pendapatan Tambang Emas ARCI Mencapai Rp 2 Triliun

Whats New
Tahun Ini Advan Siapkan Produksi 70.000 Unit Laptop Pesanan Kemendikbud

Tahun Ini Advan Siapkan Produksi 70.000 Unit Laptop Pesanan Kemendikbud

Whats New
Buka Tabungan di Bank Permata Bisa Lewat Aplikasi Moxa, Ini Caranya

Buka Tabungan di Bank Permata Bisa Lewat Aplikasi Moxa, Ini Caranya

Whats New
Dana Bantuan Pariwisata Rp 2,4 Trilun Cair, Sandiaga Uno Percepat Penyalurannya

Dana Bantuan Pariwisata Rp 2,4 Trilun Cair, Sandiaga Uno Percepat Penyalurannya

Whats New
Pemprov Papua Barat Perpanjang Pendaftaran PPPK Guru hingga 11 Agustus

Pemprov Papua Barat Perpanjang Pendaftaran PPPK Guru hingga 11 Agustus

Whats New
Kecewa, Sri Mulyani Rombak Jajaran Ditjen Bea Cukai

Kecewa, Sri Mulyani Rombak Jajaran Ditjen Bea Cukai

Whats New
Imbas PPKM, PMI Manufaktur Indonesia Anjlok

Imbas PPKM, PMI Manufaktur Indonesia Anjlok

Whats New
Sri Mulyani Lantik 138 Pejabat Baru Termasuk Irjen Kemenkeu

Sri Mulyani Lantik 138 Pejabat Baru Termasuk Irjen Kemenkeu

Whats New
Serukan Kampanye “Bersatu untuk Indonesia”, Grab Didukung 23 Brand Ternama Indonesia

Serukan Kampanye “Bersatu untuk Indonesia”, Grab Didukung 23 Brand Ternama Indonesia

Whats New
Pemerintah Targetkan Kantongi Rp 33 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN Besok

Pemerintah Targetkan Kantongi Rp 33 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN Besok

Rilis
Pertamina Targetkan Pasang PLTS 500 MW di Area Operasi

Pertamina Targetkan Pasang PLTS 500 MW di Area Operasi

Whats New
Pengusaha Berharap PPKM Turun ke Level 3, Ini Pertimbangannya

Pengusaha Berharap PPKM Turun ke Level 3, Ini Pertimbangannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X