Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun

Kompas.com - 16/06/2014, 18:27 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Abraham Samad (kanan), saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (7/12/2013). KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Abraham Samad (kanan), saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (7/12/2013).
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Prabowo Subianto dalam debat calon presiden melawan Joko Widodo sempat mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun. Jumlah itu lebih besar dari angka yang dipegang oleh tim sukses pasangan capres-cawapres nomor 1 itu, yaitu sebesar Rp 1.000 triliun.

Akan tetapi, setelah pernyataan kebocoran anggaran Rp 7.200 triliun muncul, muncullah polemik. Ada yang menyebut angka itu tidak masuk akal karena terlalu besar, dan ada yang menyatakan Prabowo dinilai tak paham masalah itu. Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta buru-buru memberikan klarifikasi mengenai angka yang disebutkan Prabowo tersebut.

Lantas, apakah memang demikian pernyataan Abraham Samad? Bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun?

Saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyebutkan bahwa banyak kebijakan impor yang tak jelas.

Selain itu, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun.

Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya saat itu.

Baca tentang


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X