Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mana yang Duluan, Kartu Sehat atau BPJS?"

Kompas.com - 17/06/2014, 09:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema, menyatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat sudah lebih dahulu diimplementasikan ketimbang BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dia menolak jika Kartu Indonesia Sehat, sebagai perluasan dari Kartu Jakarta Sehat, dinilai mencontek program BPJS Kesehatan.

“Jadi, bukan kita mencontek BPJS Kesehatan. Emang yang duluan punya ide itu siapa?” ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/6/2014).

Imam pun merasa aneh jika ada pihak yang menyebut apa yang dilakukan calon presiden Joko Widodo sebagai sebuah pencitraan. “Kok pencitraan. Jadi begini saja deh, mana yang duluan, Kartu Jakarta Sehat atau BPJS Kesehatan?” tanyanya.

Imam menegaskan, Jokowi menjadikan Kartu Jakarta Sehat sebagai model untuk diaplikasikan secara nasional, dengan nama Kartu Indonesia Sehat. Dia juga mengatakan, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi segera membuat dan mengimplementasikan Kartu Jakarta Sehat, dibarengi dengan Kartu Jakarta Pintar.

“Jadi, sudah ada dan sudah dilaksanakan sebelum BPJS Kesehatan. Jadi, apa salahnya yang sudah dilakukan itu kalau relatif bagus dilaksanakan secara nasional,” katanya lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam.

Menurut Nurul, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas. Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan (baca: Nurul Arifin: Kartu Sehat, Kebohongan Besar Jokowi).

Berdasarkan catatan Kompas.com, saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi juga sudah menerapkan kartu sehat bagi warganya. Adapun Kartu Jakarta Sehat diluncurkan di Jakarta pada 10 November 2012. 

Sementara itu, meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pelaksanaan BPJS Kesehatan baru dimulai pada 1 Januari 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com