Capres Jangan Lupa Sehatkan APBN untuk Kemakmuran Rakyat

Kompas.com - 17/06/2014, 14:03 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye. TRIBUNNEWS/HERUDINPasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor Didin S Damnhuri mengatakan para calon presiden (capres) apabila terpilih menjadi presiden harus membenahi permasalahan fiskal. Menurut Didin, presiden terpilih harus menciptakan langkah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kemakmuran rakyat.

"APBN kita terakhir Rp 1.860 triliun. Anggaran untuk pembangunan kurang dari 25 persen, sangat kecil untuk membangun Indonesia yang besar," kata Didin dalam peluncuran buku "Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa" di Hotel Sultan, Selasa (17/6/2014).

Lebih lanjut, Didin mengungkapkan, APBN habis hanya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar, namun tidak tepat sasaran. Menurut dia, subsidi BBM yang mencapai Rp 430 triliun dari total APBN Rp 1.860 triliun belum tentu jatuh kepada rakyat yang membutuhkan, khususnya subsidi migas yang mencapai sekitar Rp 285 triliun.

Selain itu, penerimaan pajak yang mencapai sekitar Rp 1.000 triliun menurutnya masih bocor antara 25 hingga 40 persen. Kebocoran tersebut dinilainya harus diselamatkan dengan penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP maupun eksternal oleh BPK dan KPK.

"Utang luar negeri kita juga totalnya sekitar Rp 4.300 triliun. Utang pemerintah Rp 2.500 triliun, sisanya swasta. Utang harus semakin efektif, ini harus jadi program selanjutnya. Utang pemerintah harusnya makin dikurangi, apalagi kalau pajak kita mendekati nol kebocorannya," ujar Didin.

Menurut dia, pihak swasta pun harus dibatasi pula utang luar negerinya dan semakin diawasi, sehingga kejadian seperti krisis moneter 1998 bisa dihindari. "Ini karena waktu itu utang swasta dalam skim jangka pendek yang dipakai untuk proyek-proyek jangka panjang," jelas Didin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X