Tak Tergantung Konglomerat Hitam, Jokowi-JK Diminta Tuntaskan Tiga Isu Ini

Pertama adalah berani mengubah sistem ekonomi yang tak berkeadilan sosial yang hanya untungkan elite seperti MP3EI era SBY. Program tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan ekonomi di Indonesia.

Hal selanjutnya adalah berani mengakhiri praktik impunitas dengan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaraan hak asasi manusia tanpa kecuali. Terakhir berani mengakhiri politik adu domba, dan juga aksi premanisme yang memecah-belah persatuan Indonesia.

Juru bicara Koalisi Kebhinekaan Usman Hamid menyatakan pasangan Jokowi-JK memiliki kesempatan emas untuk menyelesaikan tiga hal itu, karena pasangan tersebut lebih independen.

"Mengalir derasnya sumbangan untuk Jokowi dari warga masyarakat adalah kesempatan emas Jokowi. Ia tak lagi perlu tergantung pada pembiayaan dari kelompok-kelompok elite bermasalah maupun konglomerat hitam,” kata Usman Hamid dalam keterangan resminya, Selasa (17/6/2014).

Dengan momentum ini, lanjut Usman, Jokowi akan dapat menjalankan agenda-agenda kebangsaan yang selama ini terhambat kepentingan elite.

“Uang rakyat yang telah disumbangkan untuk Jokowi semestinya digunakan untuk perjuangan agenda-agenda rakyat,” kata Muhammad Ridha, koordinator wilayah Australia Barat, menambahkan.

Koalisi Kebhinekaan didirikan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia, antara lain dari Universitas of Sydney, Murdoch University, University of Melbourne, Australian National University, University of Canberra, University of New South Wales, University of Newcastle, juga dari elemen non-mahasiswa, yakni Indonesia Solidarity (Sidney) dan Johanson Study Club (Perth).