Menkeu Persulit Pegawai Pajak yang Mau Pensiun Dini untuk Jadi Konsultan

Kompas.com - 19/06/2014, 19:08 WIB
Ditjen Pajak KOMPAS/RIZA FATHONIDitjen Pajak
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Chatib Basri mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111 tahun 2014 yang mengatur tentang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berminat menjadi konsultan pajak.

Hal itu dilakukan sebagai regulasi bagi para pegawai DJP yang kebanyakan memilih pensiun dini, dan beralih profesi sebagai konsultan pajak, setelah keluar dari instansi otoritas pajak itu. “Kalau (pensiun dini lalu jadi konsultan) artinya kan anda regulator, lalu anda menjadi penasihat dari pelaku usaha. Kan ada potensi conflict of interest,” katanya ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Dalam beleid tersebut pegawai pajak harus memenuhi dua syarat sebelum bisa menjadi konsultan partikelir. Pertama, ada permintaan dari pegawai pajak. Kemudian, harus ada Surat Keputusan (SK) yang menyatakan pegawai tersebut resmi berhenti sebagai PNS.

Chatib menambahkan, ada prasyarat khusus yang sebelumnya tak pernah diatur. PNS DJP yang berencana pensiun dini minimal sudah bekerja 20 tahun. Selain itu, selama bekerja di otoritas pajak, dia tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.

Adapun bekas PNS pajak yang hendak jadi konsultan diwajibkan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak, serta mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X