Evaluasi Terakhir Capres, Diperlukan Menko yang Gesit

Kompas.com - 02/07/2014, 11:56 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko
                                       Rhenald Kasali
                                       @Rhenald_kasali

Tulisan pertama dari dua tulisan

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia leadership mendapatkan ujian yang super berat. Peneliti Richard L. Hughes, Katherine C. Beatty dan David L. Dinwoodie dari Center for Creative Leadership (2014) menemukan sebuah kesimpulan, yaitu “Diperlukan pemimpin yang bertindak, bukan berencana!”

Bertindak itu artinya berkoordinasi, memimpin ke samping. Jadi yang dibutuhkan bukan pemimpin yang pandai berorasi, melainkan bertindak, memeriksa keadaan, lalu menghubungkannya. Kalau ia benar-benar mampu, maka hasilnya mudah dilihat. Kesenjangan kaya-miskin akan menurun, angka keluhan berkurang, buruh tak lagi berdemo karena soal kesejahteraan, dan angka korupsi jauh berkurang (karena pemimpin-pemimpin daerah tak perlu lagi menyuap pejabat pusat demi pembiayaan infrastruktur di daerahnya).

Pandai Belum Tentu Gesit

Mengapa kita perlu pemimpin yang gesit? Jawabannya adalah karena pejabat-pejabat kita terlalu senang berpidato kendati rakyatnya mengantuk, lalu juga senang diperlakukan sebagai pejabat yang didatangi. Kalau tak didatangi mereka mudah tersinggung dan pintu-pintu ekonomi daerah terkunci. Sulit dibuka.

Saya bisa memahami, mengapa para pemimpin daerah banyak yang ditangkap KPK. Sebab, salah satunya, untuk sampai ke meja Menko, surat-surat mereka harus melewati banyak meja dan “orang-orang dekat”.

Tidak sulit untuk mengetahui gerak para penyuap itu. Anda tinggal duduk di kedai-kedai kopi di hotel-hotel berbintang, lalu merapatlah pada meja-meja yang ditempati orang-orang berpakaian safari. Dengarkan suara keluh kesah mereka. Hampir pasti, sebagian di antara tamu-tamu itu ada pemburu rentenya. Ini sudah rahasia umum. Umum sekali.

Nah persoalannya, mengapa para menteri mendiamkan praktik-praktik ini berlarut-larut? Jawabannya adalah karena mereka membiarkan dikelilingi staf-staf khusus utusan partai politik yang tak memiliki kompetensi yang jelas.

Kalau orang yang hanya bisa membuat selebaran gelap bisa diangkat menjadi deputi bagi seorang staf khusus presiden, berarti kemampuan propaganda masih lebih dianggap istimewa dalam budaya leadership kita saat ini, ketimbang kompetensi untuk kesejahteraan umum. Orang-orang seperti inilah yang sekarang diberi reward berupa jabaran komisaris.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.