Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha: Kenaikan Tarif Listrik Tidak Rasional

Kompas.com - 02/07/2014, 12:56 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kalangan pengusaha masih belum menerima kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik. Sekjen Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani menegaskan, pengusaha menolak kenaikan tarif tegangan listrik (TTL).

“Karena yang dinaikkan yang produktif. Tetapi yang tidak produktif tidak dinaikkan secara proporsional,” kata Franky dihubungi wartawan, Rabu (2/7/2014).

Franky mengatakan, jika hanya golongan produktif yang tarif listriknya dinaikkan, hal tersebut akan berdampak terhadap pengurangan kapasitas produksi, bahkan sampai penghentian produksi.

Kenaikan tarif listrik juga berakibat pada penundaan investasi atau ekspansi pabrik. Ini akan menyebabkan daya saing industri Indonesia kian rendah.

“Saya mengkritisi pemerintah yang tidak menaikan golongan rumah tangga 450VA dan 900VA yang bayarnya hanya Rp 30.000 dan Rp 60.000 per bulan dan sudah 10-11 tahun tidak naik. Tetapi UMR dalam 5-6 tahun terakhir sudah naik 90 persen sampai 100 persen. Jadi, pemerintah irasional dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Franky, keputusan menaikkan tarif listrik lebih disebabkan kepanikan pemerintah yang tidak bisa mengelola kewajibannya dalam mengumpulkan pajak. “Sehingga target penerimaannya tidak tercapai. Juga karena kebijakan energi yang tidak rasional,” katanya.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman beberapa waktu lalu menuturkan, kenaikan TTL sudah sesuai dengan amanat Undang- undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi serta Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyebutkan subsidi diberikan hanya kepada masyarakat tidak mampu.

“Makanya pemerintah memastikan pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA itu masih mendapat subsidi. Toh daya segitu hanya untuk basic need, lampu, televisi, air. Bukan untuk kenikmatan air conditioner,” katanya.

Selain itu, dia juga meminta kepada kalangan industri untuk tidak melemparkan kesalahan faktor biaya tinggi, kepada persoalan listrik. Menurut Jarman, beberapa hal yang menyebabkan biaya produksi tinggi adalah biaya logistik, perizinan-perizinan usaha, dan lainnya. “Karena itu, jangan dijadikan pembenaran untuk menolak kenaikan tarif listrik,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

Whats New
IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

Whats New
IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

Whats New
Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Whats New
Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com