Dirjen Pajak Minta Pemda Stop Izin Usaha Tambang

Kompas.com - 03/07/2014, 14:21 WIB
Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany KOMPAS/LASTI KURNIA Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany meminta instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan sementara izin usaha para pengelola tambang.

Izin usaha pengelola tambang diminta dihentikan hingga semua Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang izin tambang yang ada saat ini diregistrasi ulang. "Selama ini NPWP-nya pada ngarang. Tapi kan kita, Ditjen Pajak enggak bisa melarang, enggak bisa menutup izinnya, yang bisa tutup itu hanya yang memberikan izin, yaitu Pemda," kata Fuad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Menurutnya, NPWP pengusaha tambang harus ditertibkan dan diregistrasi ulang. "Kalau belum teregistrasi, NPWP-nya belum teregistrasi ulang oleh kami, stop dulu izin usahanya supaya tidak bocor semuanya tambang-tambangnya," lanjut Fuad.

Menurut Fuad, ada potensi kehilangan penerimaan negara triliunan rupiah jika pengelolaan pajak terkait pertambangan tidak segera diperbaiki. Dia juga menyebut kemungkinan hasil tambang Indonesia bocor ke luar negeri.

Oleh karena itu, menurut Fuad, Ditjen Pajak perlu melakukan validasi NPWP pengelola izin tambang. Dia juga meminta instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama daerah, untuk lebih ketat dalam menerbitkan izin pengelolaan tambang.

"Karena kan yang kasih izin pihak instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama daerah untuk IUP (izin usaha pertambangan), ini kan harus ada kewajiban NPWP-nya dan NPWP-nya harus benar-benar divalidasi Direktorar Jenderal Pajak," sambungnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X