Kejar Pajak Transaksi Online, Pemerintah Sewa Perusahaan IT

Kompas.com - 04/07/2014, 15:06 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan memprioritaskan untuk mengejar potensi pajak transaksi online. Hal tersebut dilakukan, karena hingga saat ini pemerintah masih bingung bagaimana melacak kecurangan transaksi, dan siapa yang harus diberi sanksi.

Sebelumnya pemerintah sudah memiliki aturan main perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, yang termaktub dalam Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalamnya, sudah disebutkan soal sanksi.

“Basis hukumnya adalah transaksi, yang dikejar adalah pajak. Jadi, kalau bertransaksi ada pajak yang harus dibayar, seperti PPn,” kata Wakil Menteri Pedagangan Bayu Krisnamurthi, Jumat (4/7/2014).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah telah mennyewa sebuah perusahaan software terkemuka untuk bisa melacak transaksi elektronik. “Kita mempermasalahkan, itu (transaksi) membayar pajak atau tidak,” katanya.

Sementara itu, soal sanksi kecurangan transaksi, pemerintah belum memikirkan lebih jauh. Alasannya, kata Bayu, transaksi e-commerce tidak bisa kita telusuri. “Objek hukum regulasi itu apa? Sementara peraturan hukum hanya berlaku untuk wilayah teritorial Indonesia, tidak bisa berlaku di luar itu. Tapi e-commerce itu borderless,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan aturan main perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, yang termaktub dalam Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 115 UU Perdagangan, disebutkan, “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” (baca: Rugikan Konsumen, Pebisnis Online Bisa Kena Denda Rp 12 Miliar)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.