Rencana Pemerintah Dorong Produksi Cabai Kering Sulit Diterima

Kompas.com - 04/07/2014, 17:45 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian menyadari rencana pemerintah mewajibkan penjualan cabai kering atau olahan tidak mudah diterima, karena budaya masyarakat Indonesia yang gemar membuat dan mengkonsumsi sambal.

Menurut Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, masyarakat harus mulai mengubah kebiasaan mengonsumsi sambal dari cabai basah dan membiasakan diri mengkonsumsi cabai kering atau olahan.

"Memang kalau tidak diulek bukan sambal, tapi masa sih gak bisa rubah (kebiasaan itu). Karena agar ritual ini (naik turunnya harga cabai) tidak terus terulang," ujar Rusman Heriawan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Dia menjelaskan, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi sambal dari cabai basah akan membuat rencana pemerintah mewajibkan cabai kering atau olahan akan percuma. Menurutnya, percuma pemerintah wajibkan produksi cabai kering jika masyarakat tidak mau membeli produk tersebut.

"Dari sisi konsumsi, ini akan percuma kalau sudah PPN 10 persen terus didukung industri kecil kalau gak dibeli juga kan percuma," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah kata Rusman akan terus membahas rencana pengeringan cabai tersebut dan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Dunia Menguat Dalam Sepekan, Ini Sebabnya

Harga Minyak Dunia Menguat Dalam Sepekan, Ini Sebabnya

Whats New
Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Whats New
Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol: Inflasi Tinggi hingga Tambah Macet

Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol: Inflasi Tinggi hingga Tambah Macet

Whats New
[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

Whats New
Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Whats New
Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.