KIP Minta Capres-Cawapres Buka Informasi Pajak, Kesehatan, dan Kekayaan

Kompas.com - 04/07/2014, 18:40 WIB
Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua. TRIBUNNEWS/HERUDINCapres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Informasi Pusat (KIP) mengimbau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk memanfaatkan sisa masa kampanye yang ada dengan menyampaikan informasi yang menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua Informasi Pusat (KIP) John Fresly mengimbau para kandidat untuk membuka informasi mengenai kepatuhan pajak, kesehatan, dan sumber kekayaannya. "KIP mengimbau capres memanfaatkan waktu yang ada sebelum masuk masa tenang untuk menyampaikan informasi publik seperti pajak, informasi kesehatan dan informasi kekayaan, serta cara memperolehnya," ujar John di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014).

Ia mengatakan, penyampaian informasi pajak dapat menjadi indikator kepatuhan calon dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Sementara itu, informasi kesehatan yang disampaikan adalah hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

KIP mencermati, keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut semakin besar. Keinginan publik itu, katanya, perlu sambutan baik dari kandidat. "Tujuannya agar pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menggelinding menjadi isu dan informasi yang mengarah pada prasangka dan fitnah," tekannya.

John mengakui, informasi-informasi tersebut memang pada prinsipnya termasuk kategori informasi yang dikecualikan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, menurut Pasal 18 UU tersebut, pengecualian itu menjadi tidak berlaku atau bisa dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan dengan sukarela membuka informasi-informasi tersebut kepada publik.

"Inilah yang menurut kami penting, bahkan dapat dikatakan menjadi 'utang kampanye' dari masing-masing paslon (pasangan calon) untuk disampaikan kepada publik dalam sisa masa kampanye yang ada sebelum memasuki masa tenang pada 6 Juli 2014," kata John.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X