Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Cara Jokowi-JK Selesaikan Masalah Energi Nasional

Kompas.com - 05/07/2014, 20:28 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Hari ini, Sabtu (5/7/2014) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat terakhir dengan tema Pangan, Energi, dan Lingkungan. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung 9 poin untuk mengatasi masalah pokok energi nasional.

Pertama, masalah lifting minyak yang turun terus-menerus. Pasangan Jokowi-JK akan melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah pertama ini, antara lain dengan penggunaan teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR), untuk sumur-sumur tua. Pasangan Nomor urut 2 ini, juga berencana merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pemerintahan Jokowi-JK berencana menyusun sistem fiskal perminyakan yang dapat mengakomodasi kesulitan geologi yang berbeda-beda dari satu cekungan ke cekungan lain yang akan mengakselerasi pengembangan untuk sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun industri migas nasional yang kuat yang beorientasi pada kedaulatan energi.

Kedua, besar konsumsi Energi di Sektor Transportasi berbasis pada energi mahal minyak Bumi yang harus diimpor dan ditopang oleh Subsidi. Adapun strategi yang dapat mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah antara lain dengan, konversi BBM ke BBG. Selain itu, meningkatkan penyediaan biofuel (berbasis domestik).

Ketiga, lemahnya tata kelola sektor migas yang berakar pada orientasi jangka pendek yang hanya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor tersebut. Untuk mengatasi masalah ketiga ini, pasangan Jokowi-JK akan membangun industri migas nasional yang kuat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka juga berkomitmen akan mengoptimalkan dana APBN melalui lifting, merumuskan strategi reserve replacement, serta mendorong revisi UU Migas.

Keempat, akses terhadap energi masih rendah. Jokowi-JK berencana membangun infrastruktur untuk penyediaan listrik yang lebih cepat untuk mengimbangi kebutuhan dengan menggunakan energi murah seperti gas dan batubara, termasuk mengkonversi pembangkit listrik yang ada yang berbasis pada energi BBM menjadi energi murah seperti gas dan batubara.

Mereka juga akan memperbaiki sistem pemberian subsidi PLN, mengkonversi pembangkit listrik yang ada yang berbasis pada energi BBM menjadi energi murah seperti gas dan batubara. Memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk dapat melakukan investasi dalam pembangunan pembangkit listrik sebagai Independent Power Producer (IPP). Serta, menggalakkan penggunaan biofuel berbasis potensi lokal untuk nelayan dan daerah terpencil.

Kelima, listik mahal. Dalam jangka pendek strategi kelistrikan yang akan diambil adalah menitikberatkan pada penyediaan listrik murah dengan berbasis pada batubara dan gas alam. Pemerintahan Jokowi-JK juga akan membenahi dan menelaah perancangan dan pelaksanaan FTP II berbasis pada panas bumi. Pembenahan peraturan Energi Baru Terbarukan (EBT), meningkatkan bauran dari energi terbarukan dengan bertumpu pada panas bumi dan tenaga air, dengan perhatian khusus berupa insentif kuat melalui skema tarif yang menarik.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pemerintahan Jokowi-JK akan mengutamakan sepenuhnya tenaga panas bumi, tenaga air, dan energi terbarukan.

Keenam, energi baru terbarukan (EBT) masih belum banyak dimanfaatkan. Untuk mengembangkan dan meningkatkan penggunaan EBT, diperlukan strategi yang komprehensif dan cerdas, antaralain, mengubah sistim harga beli EBT sehingga sesuai dengan nilai keekonomian.

Memberikan insentif kepada para pelaku bisnis baik individu maupun perusahaan yang berpartisipasi dalam pengembangan industri energi terbarukan.

Ketujuh, masih minimnya infrastruktur migas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jokowi-JK berkomitmen membangun kilang minyak di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nasional.

Membangun infrastruktur di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah, dengan jalan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Jokowi-Jk juga akan memberikan insentif kepada swasta untuk mendorong partisipasinya dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.

Kedelapan, borosnya penggunaan energi. Untuk ini pemerintahan Jokowi-JK mendorong pembangunan trasnportasi publik untuk mengurangi volume dan jarak perjalanan transportasi pribadi yang cenderung boros.

Di sektor pembangkit listrik, teknologi yang digunakan dalam pembangkit listrik berbahan batubara dan gas harus menyesuaikan dengan karakteristik bahan bakar yang ada di Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK juga memiliki sejumlah langkah efisiensi energi bagi konsumen rumah tangga, publik, dan indsutri.

Kesembilan, isu perubahan iklim sebatas perlakuan isu lingkungan saja. Padahal menurut pasangan ini seharusnya juga dilihat sebagai isu ekonomi. Untuk menyelesaikan isu ini, pasangan Jokowi-JK akan mendukung kampanye internasional agar negara negara maju segera mengurangi emisi karbon.

Pengurangan emisi karbon dan sekaligus mengalihkan pengeluaran subsidi minyak impor dengan cara mengganti solar ke bio-solar (minyak sawit) dan premium ke bio-ethanol (berbahan dasar singkong dan tetes tebu). Penggunaan EBT, dan peningkatan produksi sawit ramah lingkungan.

Pasangan ini juga berpendapat kebijakan perubahan iklim perlu bersinergi secara erat dengan sektor kehutanan dan pembenahan tata kelola penggunaan lahan. Pembenahan perizinan terkait tata guna lahan perlu mendapat perhatian serius karena akan berdampak pada sektor energi, ekonomi secara umum dan bahkan sosial dan keamanan.
Baca juga
Apa Visi dan Misi Prabowo-Hatta soal Energi?
Ini Visi-Misi Pangan Jokowi-Jusuf Kalla
Ini Visi-Misi Prabowo-Hatta di Bidang Pangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com